Bappenas Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Perkuat Tata Kelola dan Kolaborasi Pembangunan Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, satu Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (5/12). Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. “Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” jelas Menteri Rachmat Pambudy.

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali. Menteri Rachmat Pambudy pun mengimbuhkan, Inspektorat Utama diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, serta menjaga agar seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola yang semakin kredibel dan transparan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat. Program makan bergizi menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan. Pelantikan ini pun menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

Menteri Rachmat Pambudy juga menegaskan Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda. Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan bahwa kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

“Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.