Bappenas-Kantor Bersama KPBU Dorong Kolaborasi Publik dan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kantor Bersama KPBU menyelenggarakan “Indonesia PPP Market Engagement Forum: Strengthening Public and Private Collaboration for Better Infrastructure”, Rabu (19/10). “Kegiatan ini menjadi wadah agar sektor publik dan swasta dapat bertukar pikiran, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait skema KPBU seperti apa yang dapat diterima sponsor, investor, dan pemberi pinjaman, serta upaya ke depannya untuk dapat mengakomodasi rekomendasi tersebut,” tutur Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Kantor Bersama KPBU Scenaider Siahaan.

Sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi dan pendorong pertumbuhan jangka panjang, terdapat empat implementasi pembiayaan inovatif. Pertama, skema kemitraan publik, kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur. Kedua, pembiayaan infrastruktur melalui blended finance, filantropis, donor internasional, lembaga pembiayaan iklim, dan dana hijau. Ketiga, optimalisasi skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, optimalisasi obligasi pemerintah, dana ekuitas, dana murah, pembiayaan pokok, dan pembiayaan kembali proyek. Keempat, pengembangan instrumen pembiayaan untuk de-risking project, penyediaan instrumen de-risking melalui penjaminan pemerintah dan perangkat lain untuk meningkatkan bankability project.

“Melalui acara ini, kami mendorong lebih banyak investasi swasta termasuk dari mitra internasional dengan mengatasi masalah keberlanjutan dan ketahanan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap sponsor, investor, dan mitra pembangunan merasa nyaman dan akhirnya yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk investasi dan tujuan yang tepat untuk tujuan ekonomi global,” ujar Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno.

Acara yang turut didukung Pemerintah Kanada dan Bank Dunia melalui Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) ini diharapkan dapat memicu forum diskusi lain yang memberikan ruang bagi swasta untuk menyalurkan masukan dan saran kepada pemerintah terkait penyelenggaraan KPBU. Selain itu juga diharapkan dapat memperkuat peran Kantor Bersama KPBU sebagai front office dan one stop service yang menjembatani komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan swasta, serta menjadi wadah informasi terpusat untuk pelaksanaan KPBU di Indonesia.