Bappenas Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Optimalkan Potensi Ekonomi Morowali Utara
Berita Utama - Jumat, 20 Februari 2026
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong penyelesaian persoalan ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan saat menerima jajaran anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (20/2).
Menteri Rachmat Pambudy menilai kondisi Morowali Utara mencerminkan paradoks pembangunan yang harus segera ditangani secara serius dan terkoordinasi. “Ini yang sering disebut sebagai paradoks Indonesia sekarang. Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Bapak Bupati sudah jauh-jauh datang ke sini bersama perwakilan DPD yang paling tahu kondisi daerahnya. Kalau sudah seperti ini, poinnya jelas: kita selesaikan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.
Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan bahwa daerahnya menyumbang sekitar Rp 4 triliun per tahun ke negara dari pajak dan bea cukai, ditambah dari sektor tambang sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 10 triliun. Namun, kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut, tidak diimbangi dengan baiknya kualitas infrastruktur dasar, khususnya jalan. Dari sekitar 800 kilometer jalan daerah, hanya sekitar 20 hingga 28 persen dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak hingga rusak berat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi fokus tugas yang harus segera ditangani, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghapus ketimpangan atas pemenuhan fasilitas dasar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya kesiapan perencanaan daerah agar program pembangunan dapat segera ditindaklanjuti. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur Morowali Utara guna mendukung pemerataan pembangunan serta optimalisasi potensi ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. “Dari pihak kabupaten bersama Bappeda harus menyiapkan rencana yang mendekati persyaratan perencanaan nasional. Jangan sampai seperti pingpong, saling melempar,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.