Bappenas Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Berbasis Data dan Tegaskan Peran Strategis Statistik dalam Pembangunan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang inklusif, akurat, dan berbasis bukti. Hal ini disampaikannya saat meresmikan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Sabtu (12/7). "Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, peresmian kantor BPS Kota Surabaya menjadi simbol kolaborasi nyata antara BPS pusat, pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong integrasi dan pemutakhiran data hingga ke level kota," papar Menteri Rachmat Pambudy.

Menurut Menteri Rachmat Pambudy, perencanaan yang baik hanya lahir dari data yang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat memerlukan mitra daerah yang solid dan sistem data yang dapat dipercaya. Senada dengan Menteri Rachmat, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPS Kota Surabaya telah memadankan 97 persen data warga dari sistem "Wargaku" milik Pemkot dengan basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Ini menjadi model baik untuk integrasi data daerah dan nasional yang saling melengkapi.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan bahwa capaian seperti yang dilakukan BPS Kota Surabaya menunjukkan kualitas sumber daya manusia statistik daerah yang terus berkembang. Ia menyebut, kemampuan daerah dalam mengelola dan memadankan data sosial ekonomi adalah fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. Menurutnya, sinergi antara BPS daerah, pemerintah daerah, dan kementerian di pusat harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berbasis bukti.

Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan proyek dan anggaran, tetapi juga berpijak pada data yang faktual, jujur, dan inklusif. "Kita tidak bisa terus membangun dari asumsi. Pembangunan yang benar harus berangkat dari kenyataan, dan kenyataan itu tergambar melalui data. Karena itu, kami mendukung penuh upaya BPS dalam memperkuat ekosistem statistik nasional, dari pusat hingga daerah," pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Kegiatan dilanjutkan dengan audiensi bersama BPS Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026 pada Sabtu (12/7), Menteri Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan terpercaya dalam menyusun arah pembangunan nasional. "Kalau kita memahami statistik, kita memahami kondisi hari ini dengan lebih jernih. Dan orang-orang statistik bekerja bukan sekadar dengan angka, tapi juga dengan integritas," ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Melalui statistik, pemerintah dapat memahami kondisi riil di lapangan, mengidentifikasi masalah secara objektif, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang kuat, perencanaan hanya akan bersifat asumtif dan berisiko tidak tepat arah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sensus paling kompleks, dan karena itu BPS mulai melakukan persiapan sejak dini. Salah satunya dengan pendekatan hibrid: memadukan pendataan konvensional dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI).

BPS Provinsi Jawa Timur menjadi pelaksana berbagai inovasi strategis yang harapannya dapat diadopsi sebagai contoh praktik baik di tingkat nasional. Inovasi ini mencakup integrasi big data dalam pendataan ekonomi hingga pemanfaatan AI. Dukungan daerah seperti ini menjadi modal penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, Bappenas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong ekosistem statistik yang kuat sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). "Kalau datanya tidak akurat, bagaimana kita bisa merencanakan? Karena itu, Bappenas akan terus mendukung BPS agar dapat menghadirkan statistik pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang inklusif, akurat, dan berbasis bukti. Hal ini disampaikannya saat meresmikan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Sabtu (12/7). "Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, peresmian kantor BPS Kota Surabaya menjadi simbol kolaborasi nyata antara BPS pusat, pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong integrasi dan pemutakhiran data hingga ke level kota," papar Menteri Rachmat Pambudy.

Menurut Menteri Rachmat Pambudy, perencanaan yang baik hanya lahir dari data yang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat memerlukan mitra daerah yang solid dan sistem data yang dapat dipercaya. Senada dengan Menteri Rachmat, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPS Kota Surabaya telah memadankan 97 persen data warga dari sistem "Wargaku" milik Pemkot dengan basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Ini menjadi model baik untuk integrasi data daerah dan nasional yang saling melengkapi.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan bahwa capaian seperti yang dilakukan BPS Kota Surabaya menunjukkan kualitas sumber daya manusia statistik daerah yang terus berkembang. Ia menyebut, kemampuan daerah dalam mengelola dan memadankan data sosial ekonomi adalah fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. Menurutnya, sinergi antara BPS daerah, pemerintah daerah, dan kementerian di pusat harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berbasis bukti.

Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan proyek dan anggaran, tetapi juga berpijak pada data yang faktual, jujur, dan inklusif. "Kita tidak bisa terus membangun dari asumsi. Pembangunan yang benar harus berangkat dari kenyataan, dan kenyataan itu tergambar melalui data. Karena itu, kami mendukung penuh upaya BPS dalam memperkuat ekosistem statistik nasional, dari pusat hingga daerah," pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Kegiatan dilanjutkan dengan audiensi bersama BPS Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026 pada Sabtu (12/7), Menteri Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan terpercaya dalam menyusun arah pembangunan nasional. "Kalau kita memahami statistik, kita memahami kondisi hari ini dengan lebih jernih. Dan orang-orang statistik bekerja bukan sekadar dengan angka, tapi juga dengan integritas," ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Melalui statistik, pemerintah dapat memahami kondisi riil di lapangan, mengidentifikasi masalah secara objektif, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang kuat, perencanaan hanya akan bersifat asumtif dan berisiko tidak tepat arah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sensus paling kompleks, dan karena itu BPS mulai melakukan persiapan sejak dini. Salah satunya dengan pendekatan hibrid: memadukan pendataan konvensional dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI).

BPS Provinsi Jawa Timur menjadi pelaksana berbagai inovasi strategis yang harapannya dapat diadopsi sebagai contoh praktik baik di tingkat nasional. Inovasi ini mencakup integrasi big data dalam pendataan ekonomi hingga pemanfaatan AI. Dukungan daerah seperti ini menjadi modal penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, Bappenas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong ekosistem statistik yang kuat sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). "Kalau datanya tidak akurat, bagaimana kita bisa merencanakan? Karena itu, Bappenas akan terus mendukung BPS agar dapat menghadirkan statistik pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," pungkas Menteri Rachmat Pambudy.