Bappenas Dorong Percepatan Pembangunan NTT Melalui Hilirisasi dan Penguatan Infrastruktur

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di NTT melalui strategi hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta penguatan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. “Provinsi NTT memiliki potensi besar di berbagai sektor, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi ekonomi, hilirisasi industri, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan di NTT dapat lebih optimal dan inklusif,” ujar Menteri Rachmat Pambudy dalam sambutannya, Senin (17/3).

Dalam audiensi bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Menteri Rachmat Pambudy mengungkapkan NTT memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan dengan produksi rumput laut terbesar kedua di Indonesia, serta potensi pariwisata kelas dunia di Labuan Bajo. Pertumbuhan ekonomi NTT dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dari 2,52 persen pada 2019 menjadi 3,52 persen pada 2023, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 19,48 persen pada 2024, meskipun tetap lebih tinggi dibanding angka nasional. Di sisi lain, angka stunting justru meningkat dari 35,3 persen pada 2022 menjadi 37,9 persen pada 2023, menjadikan NTT sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi kedua di Indonesia. Dari aspek ketahanan energi, masih terdapat sembilan kabupaten dengan rasio elektrifikasi di bawah 95 persen, sementara lima kabupaten memiliki risiko kekeringan tinggi.

Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi NTT. Produksi rumput laut yang mencapai 1,16 juta ton per tahun dapat dioptimalkan melalui pengolahan lebih lanjut sebelum diekspor agar memberikan nilai tambah. Di sektor garam, meskipun NTT merupakan produsen garam terbesar keenam di Indonesia, tantangan seperti keterbatasan lahan dan infrastruktur masih menjadi kendala. Pemerintah akan mendorong pemetaan lahan potensial serta penyusunan rencana hilirisasi yang mencakup skema pembiayaan melalui APBN, APBD, dan kerja sama pemerintah-swasta (KPBU).

Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, khususnya untuk sektor pariwisata. Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas nasional akan diperkuat dengan peningkatan aksesibilitas, amenitas, serta pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Rencana perluasan ke Pulau Flores juga akan dikawal agar tetap selaras dengan pembangunan hijau dan inklusif. Beberapa proyek strategis lain yang akan dipercepat antara lain Bendungan Mbay di Nagekeo, penyelamatan mata air kritis, serta energi baru terbarukan berbasis tenaga surya dan bayu. Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan NTT membutuhkan sinergi antara pusat, daerah, swasta, serta masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, NTT diharapkan dapat lebih maju dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. “Langkah bersama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan NTT yang lebih adil dan merata, sehingga potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Menteri Rachmat.