Bappenas dan PTPN I Dorong Transformasi Hilirisasi Komoditas Unggulan

Kementerian PPN/Bappenas dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dan Direktur Utama PTPN I (Persero) Teddy Yunirman Danas, serta disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (12/5).

“Saya ingin ini menjadi tonggak sejarah kita. Ke depan, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan akan menjadi sektor unggulan yang menopang program Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Dan posisi strategis PTPN I ke depan juga penting untuk mendukung pelaksanaan hilirisasi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengungkapkan, transformasi ekonomi Indonesia perlu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BUMN. Dalam hal ini, PTPN I memiliki posisi strategis sebagai penggerak sektor produksi dalam meningkatkan volume dan kualitas komoditas pangan bernilai tinggi agar mampu masuk ke rantai pasok industri dan pasar global.

Melalui Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak akan berfokus pada pengembangan ekosistem hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao dengan mengoptimalkan aset lahan PTPN I (Persero) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kerja sama ini juga sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan.

Sektor perkebunan nasional masih menghadapi beberapa tantangan, yakni stagnasi produktivitas yang berpotensi mengancam daya saing nasional hingga rantai pasok yang belum terintegrasi sehingga memicu tingginya biaya logistik dan rendahnya nilai tambah di tingkat petani. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara hasil riset dan implementasi di lapangan yang ditandai dengan terbatasnya unit percontohan serta belum optimalnya mekanisme kemitraan inti-plasma.

Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut melalui strategi terintegrasi yang mencakup tiga pilar utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri. Menutup pertemuan, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan, “Melalui Nota Kesepahaman ini, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nasional dan perusahaan, tetapi sedang menanam benih kemakmuran yang inklusif.”