Bappenas dan BPS Gelar Diskusi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025, Tegaskan Pentingnya Data yang Kredibel

Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Chief Economist, dan Media Ekonomi menggelar diskusi “Tea Time Talk: Menyelami Pertumbuhan Ekonomi” pada Selasa (19/8) di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk memaparkan perkembangan ekonomi terkini, memberikan pemahaman mengenai metode pencatatan aktivitas ekonomi, serta membuka ruang diskusi dan kolaborasi lintas pihak. “Pertumbuhan menuju 8 persen yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita bukan hanya sasaran pemerintah, melainkan sasaran bersama yang memerlukan kolaborasi, termasuk dari lembaga think tank, akademisi, dan swasta dalam pencapaiannya, melalui analisis data, kajian, serta masukan inovasi kebijakan yang relevan, objektif, kritis, dan membangun,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pencapaian target tersebut merupakan manifestasi dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan kemiskinan untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

Tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif meskipun dihadapkan pada tantangan global, dengan pertumbuhan triwulan II tercatat sebesar 5,12 persen. Angka ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus keberhasilan langkah pemulihan yang konsisten. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa lembaganya terus menjunjung prinsip keterbukaan, independensi, dan standar internasional dalam penyusunan data. Dalam diskusi ini, Kepala BPS menyampaikan rincian data dan penjelasan pembentuk komponen pertumbuhan ekonomi, seperti konsumi masyarakat yang masih solid di triwulan II ditopang oleh momen liburan dan stimulus fiskal pemerintah, industri manufaktur yang tumbuh cepat ditopang oleh meningkatnya aktivitas industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), serta indikator pembentuk lainnya. Kepala BPS juga menegaskan bahwa pihaknya menggunakan 1.058 variabel untuk menghitung PDB, dan juga dibentuk dari agregasi PDRB di 38 Provinsi. "BPS terus menjaga kredibilitas data statistik yang dihasilkan dan terus akan meningkatkan jenis data maupun modernisasi cara pengumpulan data agar BPS terus menjadi lembaga statistik negara yang terpercaya," tegas Amalia. Kinerja BPS dalam penyediaan data berkualitas merupakan salah satu kunci penting untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti yang dilakukan pemerintah. Melalui data tersebut, perencanaan dapat dilakukan dengan objektif dan relevan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong transparansi dan dialog konstruktif, sehingga setiap perencanaan kebijakan ekonomi yang ditempuh benar-benar berbasis data yang kredibel, demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai pijakan penting menuju visi Indonesia Emas 2045, saat bangsa kita genap berusia 100 tahun. Waktu kita tidak banyak, namun dengan langkah yang tepat dan komitmen bersama, kita optimis dapat memperkuat perencanaan pembangunan nasional, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.