Bappenas–BGN Perkuat Program MBG melalui Kerja Sama Lintas Sektor, Dukung Transformasi Pangan dan Gizi

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional menggelar forum diskusi lintas sektor, mulai dari perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan sebagai koordinasi awal untuk menjawab permasalahan pangan dan gizi, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam transformasi sistem pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pembangunan pangan dan gizi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Beberapa isu dan tantangan yang terjadi mengindikasikan perlunya intervensi dan tata kelola yang berkelanjutan untuk mentransformasi sistem pangan dan gizi di Indonesia. Arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi, ke depan harus lebih komprehensif. Pembangunan tersebut perlu responsif terhadap tantangan beban kesehatan yang dihadapi ke depan, seperti perubahan iklim, transisi demografi, konflik, dan perkembangan teknologi kesehatan. Kita memiliki waktu sekitar lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan pencapaian target SDGs. Pada tahun 2041, kita berharap keluar dari middle income trap,” ujar Menteri Rachmat Pambudy pada Kick Off Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (Pra-WNPG) XII bertema Transformasi Sistem Pangan dan Gizi dalam Penguatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Rabu (26/11).

Tercatat, 81 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kerawanan pangan di tengah ancaman triple planetary crisis, berupa perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, polusi, serta degradasi lingkungan. Indonesia juga tengah menghadapi Triple Burden of Malnutrition, dengan merujuk data Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang menunjukkan persentase anak di kondisi stunting 19,8 persen, underweight 16,8 persen, wasting 7,4 persen, dan overweight 3,4 persen, serta tingginya defisiensi zat gizi mikro. Selain itu, satu dari dua anak usia sekolah dan dua dari tiga perempuan usia subur mengalami defisiensi zat gizi mikro.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mengapresiasi kontribusi para pakar dan akademisi dalam forum ini, serta menyambut baik rekomendasi yang akan memperkuat kebijakan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Forum ini ditindaklanjuti diskusi antara Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas sekaligus Ketua PASINDO Prof. Eriyatno, Ketua AIPG AIPI Prof. Aman Wiratakusumah, Guru Besar FK UI sekaligus Pakar Gizi Prof. Rina Agustina, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University Prof. Hardinsyah, dan Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan M. Siradj Parwito, untuk menyoroti strategi transformasi sistem pangan dan gizi, terkait ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, serta kelembagaan dan tata kelola.

Forum yang menjadi langkah awal menuju puncak WNPG XII ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII. Tim yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solutif berbasis evidence-based terhadap isu strategis serta pembaruan rekomendasi, konsep, dan metodologi indikator pembangunan pangan dan gizi yang lebih akurat.