Percepat Capaian TPB SDGs, Bappenas Bersama UNDP Luncurkan Integrated National Financing Framework

Untuk mempercepat kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP meluncurkan Integrated National Financing Framework (INFF). INFF memberikan strategi holistik yang dapat menjembatani kesenjangan pendanaan TPB/SDGs dan membuka peluang pembiayaan baru melalui kemitraan publik dan swasta. Sebelum pandemi Covid-19, kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global tahunan mencapai USD 2,5 triliun, tetapi akibat pandemi Covid-19, kesenjangan pembiayaan mencapai USD 4,2 triliun. Di Indonesia kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs diperkirakan sebesar USD 1 triliun untuk mencapai TPB/SDGs pada 2030.

“Pembiayaan diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini. Kebutuhan akan pendekatan holistik untuk membiayai pemulihan dan pembangunan berkelanjutan jangka menengah hingga panjang, lebih besar dibandingkan sebelumnya,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada side event “Integrated National Financing Framework Sustainable Investment” di Nusa Dua Convention Centre, Bali, Kamis (9/8), sebagai rangkaian 3^rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting.

Indonesia memiliki desain dan transformasi ekonomi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan membuat kebijakan pada kerangka kerja pembiayaan. Indonesia merupakan salah satu dari 86 negara yang mengembangkan INFF dan salah satu dari 40 negara yang akan menerapkan strategi pembiayaan terintegrasi dalam setahun ke depan.

“Indonesia memiliki alat dan sumber daya, namun tantangannya terletak pada menyatukan semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan proses bisnis dengan TPB/SDGs. Kami di Bappenas membayangkan INFF akan mendukung perencanaan dan pembiayaan paritas nasional Indonesia membawa triliunan dolar yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan hingga 2030. Untuk tujuan ini, saya ingin menekankan bahwa waktunya hanya delapan tahun menuju 2030. INFF menjadi payung untuk mencakup semua inisiatif pembiayaan menuju pencapaian agenda TPB/SDGs tepat waktu,” tutup Menteri Suharso.

INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan lembaga kementerian dan aktor non-negara untuk memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Melalui dialog, berbagai sumber pembiayaan baik dari rencana publik dan swasta menjadi dasar pengembangan strategi untuk meningkatkan investasi. INFF telah menunjukkan potensi menjanjikan mulai dari mengidentifikasi instrumen baru dan inovatif untuk dimanfaatkan seperti keuangan campuran dan investasi berdampak hingga menyelaraskan filantropi dan pembiayaan berbasis bobot dengan TPB/SDGs.

Tentang Development Working Group

Development Working Group (DWG) merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS). DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu (1) Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM,  Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon; (2) Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; (3) Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.

Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1^st  DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2^nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid. Agenda ketiga, 3^rd Development Working Group Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.