HLF MSP: Kerja Sama Praktik Berkelanjutan, Solusi Mitigasi Kenaikan Permukaan Air Laut

BALI – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan untuk mengatasi kenaikan permukaan laut memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, regional, dan global, dan menggabungkan kekuatan lintas sektor untuk menemukan solusi tangguh dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan terkena dampak signifikan dari kenaikan permukaan laut. Diperkirakan 115 pulau kecil di Indonesia akan terendam jika permukaan laut terus naik pada tingkat saat ini. Untuk itu, solusi efektif tidak hanya akan menjadi kunci bagi masa depan Indonesia, tetapi juga memposisikan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh dan menemukan solusi kerja sama dalam mengembangkan praktik berkelanjutan dan terukur yang dapat diterapkan di wilayah lain.

"Sejarah mengingatkan kita tentang komitmen jangka panjang Indonesia terhadap Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Semangat solidaritas yang mendasari terus menginspirasi usaha kami untuk menemukan pendekatan berkelanjutan hari ini. Respon harus melibatkan pemangku kepentingan regional, lokal, dan global, karena dengan menggabungkan kekuatan kita di berbagai sektor kita dapat menghasilkan solusi yang lebih tangguh dan variatif," kata Deputi Vivi dalam sesi paralel tematik “Rising Sea Level: Strategic Responses for Sustainable Development” HLF MSP 2024 di Bali, Selasa (3/9).

“Penting untuk mendorong inovasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat mitigasi dan adaptasi. Upaya kolaboratif seluruh sektor, termasuk pemerintah, bisnis, akademisi, dan organisasi non-profit sangat penting untuk terobosan kami,” tambah Deputi Vivi. Kenaikan permukaan air laut tetap menjadi isu relevan dalam konteks geopolitik negara kepulauan dan pesisir di Global South, karena dapat mempengaruhi stabilitas politik, pola migrasi, dan ketimpangan. Untuk itu, selain kekhawatiran lingkungan, mitigasi kenaikan permukaan air laut juga penting bagi stabilitas regional dan pemerataan.

Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat menyoroti komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap kerja sama internasional dan regional dalam menangani masalah perubahan iklim menunjuk kemajuan, seperti Bali Road Map on Climate Change 2007, Coral Triangle Initiative, dan Forum Negara-Negara Kepulauan dan Pulau, yang membuktikan kepemimpinan Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Selama pelaksanaan HLF MSP 2024 bersamaan dengan IAF II, banyak aksi konkret yang telah dilakukan, khususnya kerjasama dengan negara Afrika mengenai masalah lingkungan dan perubahan iklim. ”Ada juga diskusi mengenai penyediaan kapasitas teknis dan pembangunan kapasitas di berbagai bidang dengan rekan-rekan Afrika kami. Kerjasama Selatan-Selatan harus menjadi salah satu alatnya," kata Tri.

Turut hadir Menteri Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kepulauan Solomon Rexon Ramofafia, Ketua UN Global Pulse Asia Pacific Ahmed Khamis El Saeed, Indonesia Country Representative Deltares Nischal Sardjoe, Konselor Menteri untuk Bidang Governance dan Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta Madeleine Moss, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati.