Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Kementerian PPN/Bappenas Konsolidasikan Kerja Sama Indonesia Dengan GGGI

YOKOHAMA, 5 Mei 2017 – Global Green Growth Institute (GGGI) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) hari ini menandatangani Country Planning Framework (CPF) untuk jangka waktu lima tahun di Hotel InterContinental Yokohama, Jepang. CPF tersebut ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro dan Direktur Jenderal GGGI Dr. Frank Rijsberman. Dokumen tersebut merupakan panduan dalam menjalankan semua program dalam negeri dan desain proyek-proyek ekonomi hijau baru yang akan diimplementasikan dalam kerja sama GGGI dengan pemerintah RI Tahap II selama lima tahun ke depan.

“Komitmen kami terhadap pertumbuhan ekonomi hijau sudah ditetapkan dalam Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Sustainable Development Goals (SDGs), dan Intended Nationally Determined Contributions (INDC). Kerangka ini akan membantu kita dalam menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul dan mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan kita bersama,” ujar Kepala BAPPENAS Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro. “Kami mempercayai GGGI sebagai mitra tepercaya untuk menjalankan program-program yang ada di bawah naungan kerangka Green Growth Program (GGP) dan memastikan bahwa target ekonomi hijau ini dapat tercapai demi Indonesia yang lebih baik.”

CPF ini merupakan tonggak penting dalam upaya menetapkan GGP, memberikan landasan yang lebih kuat bagi program tersebut untuk memacu usaha mempromosikan strategi dan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus secara bersamaan mencapai target untuk mengurangi tingkat kemiskinan, inklusi sosial, ketahanan lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Dokumen kerangka perencanaan tersebut dibentuk berdasarkan konsultasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah RI, GGGI, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Kerja sama ini dimulai pada 2012, dengan perencanaan program dan penguatan kapasitas sebagai tujuan Tahap I (2013-2015) dan dilanjutkan dengan implementasi program pada Tahap II (2016-2019).

Dr. Frank Rijsberman, Direktur Jenderal GGGI menyatakan, “Negara-negara yang menjadi anggota dari Global Green Growth Institute berkomitmen untuk mentransformasi ekonomi mereka ke sebuah model baru pertumbuhan ekonomi hijau dan memiliki ketahanan lingkungan serta inklusif secara sosial. Pemerintah RI mengambil langkah penting dalam pertumbuhan transformasi hijau ini dan GGGI bersemangat untuk mendukung pemerintah RI mencapai target tersebut. Rancangan lima tahun yang ada dalam Country Planning Framework yang kita tandatangani hari ini memberikan fondasi yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan GGGI.”

Tahap II dari Green Growth Program Pemerintah RI-GGGI telah diluncurkan pada Agustus 2016 dan berfokus pada arah investasi dalam bidang energi, kehutanan dan mitigasi pemanfaatan lahan, dan zona ekonomi. Sejak peluncuran, GGGI secara terus-menerus menerapkan usaha mereka dalam beberapa hal, seperti menandatangani surat kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada November 2016 untuk mendesain kurikulum pertumbuhan ekonomi hijau yang ditujukan untuk pegawai pemerintahan, memulai studi kelayakan pada sistem PV Solar di Zona Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Barat pada Februari lalu, serta merancang model bisnis untuk lahan gambut terpadu dan manajemen kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut Nasional dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk public private investment. Kerja sama antara pemerintah RI dan GGGI ini bertujuan untuk mengimplementasikan target NDC dan berkontribusi untuk SDG global.

Acara penandatanganan CPF ini dilakukan secara bersamaan dengan 50th Annual Meeting of the Boards of Governors Asian Development Bank, sebuah forum utama untuk mendiskusikan pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Pasifik. Turut hadir pada acara ini yaitu beberapa pimpinan lembaga termasuk Bapak Arifin Tasrif, Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Ms. Kari Hoel, Penasihat Senior Kementrian Luar Negeri Norwegia.