Terus Menguat, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% Didorong Perencanaan Matang dan Kolaborasi Lintas K/L

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara anggota G20 dan ASEAN. Capaian ini memperkuat tren pertumbuhan Indonesia di atas lima persen secara konsisten. Dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi ini hasil dari proses perencanaan pembangunan yang konsisten dan kolaborasi lintas kementerian.

“Ini momentum penting bagi kita untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertumbuhan yang kita capai hari ini adalah buah dari proses perencanaan yang telah kita susun jauh hari, mulai dari RPJPN 2025-2045 hingga RPJMN 2025-2029, yang disiapkan bersama K/L,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/8) yang juga turut dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta Kepala BGN.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan inklusif. Pada kuartal II, pertumbuhan positif tercatat di seluruh wilayah, dengan Sulawesi tumbuh tertinggi yaitu 5,83 persen, disusul Jawa 5,24 persen, dan Sumatera 4,98 persen. Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya memastikan pembangunan merata, dari Aceh hingga Papua, dan menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta daerah.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan pentingnya koordinasi lintas K/L dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Salah satunya dengan penguatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan daerah agar pertumbuhan tidak hanya digerakkan oleh pusat, tetapi juga ditopang inisiatif dan kapasitas daerah. “Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh satu institusi saja. Ini adalah hasil dari kerja bersama, sinergi kebijakan, dan perencanaan terpadu antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.