Temu Konsultasi Triwulan I Wujudkan Kesepahaman Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2020

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan arahan dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan I Tahun 2019 Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia dalam rangka Penyusunan RKP 2020, Jumat (1/2) di Ruang Rapat DH 2-5 Bappenas. Acara ini dihadiri seluruh Kepala Bappeda Provinsi di Indonesia dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Bappenas. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf mengatakan Temu Konsultasi Triwulanan I merupakan rangkaian dari agenda dari penyusunan RKP 2020 dalam merumuskan rencana pembangunan yang tematik, holistik, integratif dan spasial.

Dengan adanya acara ini, hasil akhir yang diharapkan adalah kesepahaman agenda prioritas pembangunan nasional 2020 serta kesepakatan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dalam sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. “Tujuan pelaksanaan acara ini adalah penyampaian rancangan kerangka ekonomi makro nasional tahun 2020, rancangan target makro provinsi tahun 2020, serta kebijakan penyelarasan perencanaan pusat daerah, dan diikuti dengan penyampaian informasi tentang rancangan tema, arah, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2020,” jelas Gellwynn Jusuf.

Selanjutnya Menteri Bambang menyampaikan dalam paparannya ada beberapa tantangan global yang semakin hari semakin kompleks dan perlu menjadi perhatian, yaitu perang dagang (trade war), normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, perlambatan ekonomi China, risiko geopolitik, harga komoditas melambat, dan rendahnya produktivitas global. Selain tantangan global,  tantangan dan risiko jangka menengah juga perlu diwaspadai, seperti transformasi digital, revolusi industri 4.0, antisipasi penduduk usia lanjut, serta perubahan iklim dan bencana.

Dalam arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024, terdapat tiga kata kunci untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM berkualitas. Selain tantangan diatas, Menteri Bambang juga menggarisbawahi kondisi SDA yang saat ini masih banyak tertinggal terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari kualitas lingkungan hidup yang relatif stagnan, pengelolaan sampah yang belum optimal, rehabilitasi lahan kritis di dalam KPH dan DAS terkendala status lahan yang belum jelas, deforestasi, konservasi laut, dan penegakan hukum lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan.

Beliau mengatakan saat ini capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) semakin mendekati target penurunan emisi GRK 26 persen di tahun 2019. Wilayah strategis seperti kawasan industri, kawasan perkotaan, wisata dan lainnya harus siap menghadapi bencana. Menteri Bambang mendorong Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menurunkan emisi GRK. “Di dalam RPJMN untuk bisa memitigasi hal-hal tadi kita akan mendorong perencanaan PRK. Saya ingin menyampaikan tawaran kepada setiap provinsi untuk mulai menerapkan PRK. Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi pertama yang menandatangani PRK. Karena kita ingin setiap daerah mulai membiasakan penduduknya hidup dengan sistem rendah karbon dengan melibatkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan energi, industri, atau pertanian. Dan tentunya ini kita dorong untuk penurunan emisi tahun 2024 sekitar 25,6 persen dan tahun 2030 di angka 31 persen,” tutur Menteri Bambang.