Strategi Kolaboratif Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, Dan Transmigrasi

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Nasional “Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi” yang digelar Rabu (5/8) via konferensi video. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan sejumlah pemangku kepentingan pembangunan lainnya, Kementerian PPN/Bappenas membahas implementasi prinsip Indonesia-sentris sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dalam konteks koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mempertajam rencana pembangunan, merumuskan langkah spesifik daerah sesuai karakteristik masing-masing, serta mengedepankan kolaborasi pemangku kepentingan dengan melibatkan kementerian/ lembaga, dunia usaha, lembaga donor, dan kelompok masyarakat. “Indonesia sedang mengalami tantangan di masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah merancang dan melaksanakan berbagai terobosan terpadu dan afirmatif sebagai bagian pemulihan ekonomi nasional,” jelas Rudy.

Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono membahas pentingnya pendekatan kewilayahan untuk menyiapkan dukungan infrastruktur di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, termasuk kerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN dalam penyiapan masterplan kawasan. Salah satu langkah konkret dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 11 PLBN baru. “Dalam konteks 2020-2024, BNPP mendorong kerangka kolaboratif dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar PLBN yang telah terbangun, pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional prioritas, percepatan pelayanan dasar, dan penyediaan infrastruktur dasar di 222 lokasi prioritas perbatasan,” ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Suhajar Diantoro.

Selain infrastruktur, sektor ekonomi perdesaan juga menjadi salah satu fokus penting. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini mengatakan pemerintah memperkuat Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk pengembangan ekonomi di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melalui peningkatan kelembagaan, kapasitas SDM, serta kemitraan. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo juga menekankan pentingnya pemasaran, jalur logistik di KTI, dan penguatan BUMDes/BUMDesma sebagai hub konsolidasi produk daerah ke pasar yang lebih luas. “Kini, pemerintah telah melakukan sejumlah inovasi kebijakan guna memfasilitasi pemasaran produk desa ke pasar global, nasional, bahkan ke akses platform marketplace,” ujar Samsul.

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Muhammad Nurdin fokus pada kontribusi kawasan transmigrasi sebagai sentra ketahanan pangan guna mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, ancaman resesi ekonomi, serta pemanasan global. Pemerintah juga telah memulai kerangka bisnis yang kolaboratif di berbagai sentra kawasan transmigrasi untuk mendorong potensi komoditas pangan. Lebih lanjut, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya, strategi yang harus diusung adalah revitalisasi kawasan transmigrasi berkolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora, Ketua Umum IAP Hendricus Andy Simarmata, Project Director of NSLIC/NSELRED Cavelle Dove, Founder Timurasa Martin Kreshna, serta Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/ Bappenas Sumedi Andono Mulyo membahas strategi kolaborasi sesuai konteks ekonomi dan daerah sekaligus mendorong kolaborasi perencanaan, kelembagaan, hingga di level aksi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi. Praktik baik daerah juga menjadi strategi implementasi karena merupakan bagian dari knowledge management yang krusial untuk penyempurnaan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan regional.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai menyimpulkan bahwa komitmen pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi yang diikuti cara, pola, dan desain baru melalui penguatan kolaborasi lintas K/L, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan adalah wujud nyata strategi meneguhkan Indonesia-sentris. Kolaborasi ini bersifat terpadu, dari hulu hingga hilir, dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan. Strategi ini diharapkan menjadi lompatan perubahan sosial-ekonomi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi sesuai potensi daerah dan kearifan lokal.