Strategi Kolaborasi untuk Dorong Pembangunan Daerah

Untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi membutuhkan strategi berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. “Perlu pendekatan yang pas untuk merancang strategi dan intervensi yang spesifik dengan melihat akar permasalahan di masing-masing daerah. Pola kebijakan One Size Fit All tidak tepat digunakan di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata dalam Webinar Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Rabu (5/8).

Perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menangani pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan dampak di masing-masing daerah, baik di sektor ekonomi maupun di sektor kesehatan. Strategi yang spesifik berupa collaborative governance diperlukan untuk merespon kondisi tersebut. Meski bukan hal yang baru, strategi kolaboratif harus diterapkan untuk mengentaskan kesenjangan antar daerah. Strategi ini tidak hanya melibatkan pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan badan usaha, pihak swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, pembangunan SDM, menyederhanakan birokrasi, transformasi ekonomi dan regulasi investasi.

Hal serupa juga diuraikan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai. Velix mengatakan terdapat beberapa bentuk strategi kolaboratif yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan daerah. Salah satunya adalah kolaborasi berbasis komoditas unggulan daerah masing-masing. Dalam kolaborasi ini terdapat peran masing-masing sektor untuk membantu mengembangkan produksi dari hulu ke hilir. Tidak hanya itu, kolaborasi juga bisa dilakukan oleh beberapa daerah dengan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemersatunya. Velix menegaskan pentingnya identifikasi peran dan kebutuhan masing-masing daerah untuk menentukan strategi kolaborasi yang sesuai.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/Bappenas  Sumedi Andono mengatakan strategi kolaboratif tersebut merupakan cara yang dapat bertahan lama. Strategi tersebut dapat menghasilkan produk yang berkelanjutan sehingga terus memberikan manfaat ke daerah masing-masing. Dengan membuat business model yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah, diharapkan dapat mendorong produktivitas komoditas asli daerah tersebut untuk mendorong pembangunan. Meski demikian, Sumedi mengatakan perlunya perubahan pandangan bisnis untuk mengembangkan komoditas berdasarkan permintaan pasar. “Jadi kalau sebelumnya dari hulu ke hilir itu dilihat dari produksi ke perdagangan, sekarang kita balik. Pendekatannya dari demand, dari sisi permintaan kita lihat pasarnya membutuhkan apa, baru kita tentukan komoditasnya,” imbuhnya.