Sistem Transportasi Wilayah Aglomerasi Perlu Diperkuat

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan lokakarya yang bertajuk “Evaluasi Pencapaian Kemajuan Sistem Transportasi Wilayah Aglomerasi” hari Kamis (4/2) di Bappenas. Hadir Bambang Prihartono selaku Direktur Transportasi Bappenas. Dari hasil evaluasi dalam lokakarya tersebut, sistem transportasi wilayah aglomerasi atau pembagian kawasan perkotaan, perlu terus diperkuat.

Kemudian bertindak sebagai pembicara, Erawati dari Direktorat Anggaran 1 Ditjen Anggaran Kemenkeu, Rindy Farrah dari Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Pera, Ahmad Yani dari Direktorat Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, serta Yayat Supriatna, pengamat  transportasi sebagai moderator.

Erawati menyebutkan bahwa penga-daan BRT (Bus Rapit Transit) dan LRT (Light Rail Transit) atau kereta ringan yang terintegrasi merupakan salah satu upaya memperkuat sistem transportasi wilayah aglomerasi untuk mengurangi kemacetan jalan, sehingga mengenai anggaran pengadaan, Erawati dan rekan-rekan sepakat sumber-sumber pembiayaan lain juga perlu diadakan dan tidak seratus persen mengandalkan APBN .

Pengembangan jaringan jalan juga dinilai sama penting, dan sebaiknya dapat bersinergi dengan sistem BRT. Jaringan jalan nasional saat ini sepanjang 47.017 km dan 84% lalu lintas angkutan penumpang, bertumpu pada infrastruktur jalan. Diharapkan setelah konektivitas jalan meningkat, waktu tempuh di koridor utama menurun dari 2,7 jam/100 km menjadi 2,2 jam/100 km, sebagaimana tertulis dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Tahun 2015-2019.

Untuk memperkuat sistem transportasi aglomerasi, menurut Rindy, selain kebijakan penambahan jalan, perlu juga didorong penggunaan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. ”Sebagian besar masalah transportasi di kawasan metropolitan adalah keberadaan angkutan umum yang kurang memadai, sehingga masyarakat kurang tergerak menggunakannya,” ujarnya. Jadi evaluasinya bukan hanya menambah jalan saja tetapi juga fokus pada pembangunan jalan terintegrasi.

Untuk itu, keterpaduan sistem transportasi darat di kawasan perkotaan berbasis jalan dan rel perlu terus dikembangkan untuk mengurangi beban kemacetan di jalan raya. Agar jumlah angkutan perkotaan memadai, sesuai arah kebijakan RPJMN 2015-2019, dilakukan pengadaan tiga ribu unit bus sampai 2019. Untuk 2016, pengadaan bus BRT direncanakan 530 unit bus. Tantangannya adalah bagaimana 20 daerah yang menerima bantuan bus dapat memanfaatkan dengan maksimal, berkaca dari kasus bantuan bus yang di Bali.

Ahmad Yani menekankan bahwa pembangunan sistem transportasi perkotaan ini merupakan sistem yang utuh. Tidak hanya berorientasi pada sarana, prasarana atau infrastruktur saja, tetapi juga harus memikirkan sistemnya. Jangan sampai bantuan bus yang diberikan tidak maksimal digunakan karena skema pembiayaan dan sistem pelayanan transportasi yang belum siap. “Juga perhatikan pula ekspektasi penumpang, sehingga timbul loyalitas yang membuat mereka mau terus menggunakan angkutan umum,” tegas Ahmad.

Acara ini ditutup dengan pesan singkat dari Bambang Prihartono. ”Intinya semua kebijakan yang dijalankan pemerintah harus dievaluasi. Kadang kebijakannya bagus, namun di tataran pelaksanaannya belum. Ini harus diperbaiki. Semua ada jalan keluarnya,” pungkas beliau.