Rakortekrenbang 2021, Bappenas-Daerah Lanjutkan Pembahasan Proyek Prioritas 2022

Untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021 pada Kamis (25/2). Rakortekrenbang 2021 menajamkan isu strategis dan usulan proyek prioritas yang telah dibahas dalam Dialog Pra-Rapat Koordinasi Gubernur dan Rakorgub. “Rakortekrenbang ini merumuskan kesepakatan bersama tentang program, kegiatan, dan proyek prioritas untuk mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah sekaligus mendukung capaian target pembangunan nasional agar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, juga mendukung capaian tujuan nasional,” jelas Menteri Suharso. 

Beberapa proyek prioritas strategis yang menjadi highlight di 2022, yaitu: Kawasan Industri dan 31 Smelter, peningkatan peran UMKM, energi terbarukan, food estate, 10 Destinasi Wisata, major project di wilayah Papua, Ibu Kota Negara, reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan, jaringan pelabuhan utama terpadu, dan transformasi digital. Hasil pembahasan proyek prioritas dalam Rakortekrenbang ini akan dikawal hingga Musrenbangnas dan menjadi masukan penyusunan RKP 2022, Renja Kementerian/Lembaga 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022.

Menteri Suharso mendorong daerah untuk mengusung program prioritas yang sejalan dengan tema RKP 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan pengembangan masing-masing wilayah di Indonesia, terutama sebagai mitigasi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga sangat penting, mengingat kontribusi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih yang paling tinggi, yakni 60,1 persen, disusul Pulau Sumatra dengan kontribusi 21,2 persen, sedangkan wilayah lain menyumbang sebagian kecil terhadap ekonomi Indonesia.

Menteri Suharso juga menekankan pentingnya vaksinasi untuk mempercepat pemulihan. Kementerian PPN/ Bappenas memperkirakan pada September 2021 kurva penambahan kasus Covid-19 bisa menurun dan herd immunity bisa dicapai pada Maret 2022. Jika vaksinasi dipercepat, penurunan kurva kasus Covid-19 diperkirakan bisa menurun pada Juli 2021. “Mobilitas penduduk bisa lebih lega, ekonomi bergerak, konsumsi bergerak, dengan demikian akan mendorong pengeluaran rumah tangga dan ini menjadi engine bagi PDB kita yang masih didominasi pengeluaran rumah tangga,” imbuh Menteri Suharso.

Pelajaran dari mitigasi Covid-19 harus menjadi acuan bagi penanganan tuberkulosis, malaria, hingga kusta, termasuk peningkatan standar layanan kesehatan melalui puskesmas. Catatan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, hanya 18-30 persen puskesmas yang memenuhi standar. Target ini dibidik meningkat hingga 71 persen pada 2022. Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap sebagai reformasi kesehatan turut menjadi salah satu prioritas RKP 2022. “Imunisasi dasar lengkap kita baru 57 persen secara nasional, negara tetangga sudah di atas 90 persen bahkan 100 persen. Kita ingin itu naik dan pada 2024 bisa mencapai 100 persen. Imunisasi dasar ini juga harus menjadi perhatian kepala daerah,” pungkas Menteri Suharso.