Proyek Prioritas Nasional 2018 di Bumi Serambi Mekah

BANDA ACEH - Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas  Rudy Prawiradinata mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memberikan sambutan dalam Pembukaan Musrenbang Provinsi Aceh dalam  RKPA Tahun 2018 yang diselenggarakan di Gedung DPRD Provinsi Aceh, pada Senin (17/4). Musrenbang RKPA Tahun 2018 mengusung tema “Memantapkan Pembangunan yang Terintegrasi untuk Percepatan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kewilayahan.” Hadir pula dalam acara ini Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan para Kepala Bappeda se-Provinsi Aceh serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.

Untuk mendukung pembangunan di Bumi Serambi Mekah, pada tahun 2018 pemerintah akan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh seperti Pembangunan Jalur KA Bireun-Lhokseumawe; Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Kontruksi SBSN); Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan); Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan; dan Penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman.

”Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan, seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh,” ujar Rudy Prawiradinata.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen, Menteri PPN/Kepala Bappenas berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Konstruksi, Sektor Administrasi pemerintahan. Pemerintahan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.

“Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen,” tutur Rudy Prawiradinata.

Dalam kata akhir sambutannya, Rudy Prawiradinata menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Aceh perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan: pertama, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan); kedua, perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.