Provinsi Jawa Timur Satu-Satunya Provinsi di Indonesia yang Punya Proyek KPBU Berbasis Daerah
Berita Utama - Rabu, 12 April 2017
SURABAYA – Salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal nasional adalah dengan mengembangkan mekanisme pembiayaan non konvensional, seperti skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur yang telah ada, yaitu skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan Public Private Partnership (PPP).
Dalam acara Musrenbangprov Jawa Timur, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan apresiasi terhadap Provinsi Jawa Timur yang menjadi pelopor sebagai provinsi pertama yang menerapkan skema KPBU. “Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai proyek KPBU berbasis daerah, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Konstruksinya sudah dimulai, dan mudah-mudahan manfaat dari SPAM Umbulan ini segera dirasakan oleh warga di Surabaya, Pasuruan, dan sekitarnya,” jelas Menteri Bambang.
Namun, Menteri Bambang menaruh harapan agar Jawa Timur tetap berkreasi dan berkomitmen untuk terus menangani SPAM Umbulan yang dapat memperbaiki kualitas air bersih untuk masyarakat, serta memikirkan proyek infrastruktur mana lagi yang dapat dikembangkan dengan skema KPBU. “Memang (proyek SPAM Umbulan) ini yang pertama, tapi jangan sampai ini yang terakhir. Artinya saya berharap Bapak Gubernur, Bupati, Walikota di Jawa Timur mulai berpikir juga, apa kira-kira proyek infrastruktur yang bisa dikembangkan dengan skema KPBU di wilayah Jawa Timur. Kalau Surabaya, Pasuruan dan sekitarnya punya SPAM Umbulan, saya yakin daerah lain butuh SPAM, karena kita semua butuh air bersih. Mudah-mudahan Bappeda Provinsi yang selama ini berkomitmen menangani SPAM Umbulan bisa menularkan pengalamannya ke Kabupaten/Kota, supaya muncul KPBU SPAM di daerah lainnya di Jawa Timur,” jelas beliau.
Selain Proyek SPAM Umbulan di lima Kabupaten/Kota yang mendukung Prioritas Nasional ke-III: Perumahan Permukiman, berikut beberapa proyek yang didorong Pemerintah Pusat di dalam RKP 2018. Proyek-proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VI: Ketahanan Pangan, antara lain: pembangunan Bendungan Tugu, Semantok, Gongseng, Tukul dan Bagong. Sementara proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung Prioritas Nasional ke-V: Ketahanan Energi.
Lebih lanjut Menteri Bambang menjelaskan apa saja proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VIII: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman. “Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN); Pembangunan Jalan Tol yang meliputi Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan; Pembangunan Jalan Non Tol Fly Over dari dan menuju Teluk Lamong; dan Peningkatan Kapasitas atau Rekonstruksi Jalan Kertosono-Mantingan dan Kertosono-Kediri, merupakan proyek-proyek yang mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional,” jelas Menteri Bambang.