Prioritas Nasional Lebih Tajam, RKP 2018 Lebih Kuat

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pada Senin (19/12), di Novotel Bogor. Hasil raker ini nantinya akan menjadi dasar penetapan kegiatan dan proyek prioritas nasional tahun 2018.

Setelah proyek prioritas nasional disetujui, Bappenas akan berkoordinasi dengan mitra kerjanya untuk menetapkan proyek K/L yang mendukung proyek prioritas nasional. Selain itu, Bappenas juga akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menetapkan apa saja kegiatan di masing-masing wilayah dalam kerangka prioritas nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan penyusunan RKP 2018 kali ini memilki arti yang spesial. “Penyusunan RKP 2018 ini lebih cepat dari yang biasanya. Pertama, kita ingin RKP 2018 lebih berkualitas dan lebih baik dari yang sebelumnya. Kedua, RKP 2018 adalah yang paling kritikal untuk mengejar target RPJMN 2015-2019,” jelas Menteri Bambang.

Untuk meningkatkan kualitas RKP 2018 tersebut, Menteri Bambang mengemukakan beberapa poin penting. “Dengan keterbatasan anggaran, kita harus punya strategi yang optimal. Untuk membuat RKP 2018 menjadi lebih tajam dan kuat, kita harus punya prioritas nasional yang lebih tajam, sehingga anggaran dapat dibelanjakan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar beliau.

Berbeda dengan RKP sebelumnya yang memiliki 23 prioritas nasional, pada RKP 2018, Kementerian PPN/Bappenas berani mengambil keputusan untuk memangkas prioritas nasional agar lebih fokus menjadi 10 prioritas nasional, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10)politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

Menurut beliau, terobosan ini dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu K/L dengan K/L lain, dan begitu pula dengan daerah. “Kemampuan kita menetapkan prioritas nasional, lalu turun menjadi program prioritas, lalu turun menjadi kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas, harus menjadi contoh kita ke K/L dan daerah. Hanya dengan prioritas yang kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan money follow program,” jelas  Menteri Bambang.

Lebih lanjut Menteri Bambang mencontohkan proses yang baik untuk pemilihan kegiatan dan proyek prioritas. “Awalnya Presiden meminta pengembangan pariwisata difokuskan pada 10 wilayah, namun setelah menerima daftarnya, Presiden mengatakan untuk ditetapkan 3 wilayah yang utama saja dan semua anggaran dan resources difokuskan untuk Danau Toba, Borobudur, Mandalika. Jadi, bukan berarti semua usulan harus diakomodasi, karena kita harus beranjak dari keterbatasan anggaran dan waktu. Kalau pun diakomodasi semua, maka penyelesaiannya lebih lama dan dampak terhadap ekonomi masyarakat juga lebih lambat. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan yang kita dorong, karena kita ingin pembangunan itu berdampak segera terhadap masyarakat,” pungkas Menteri Bambang.