Pimpin Rapat Multi Pihak, Menteri Suharso Pastikan Sasaran Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas
Siaran Pers - Selasa, 25 Mei 2021
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat Multi Pihak Pembahasan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang diselenggarakan pada Selasa (25/5). Pertemuan tersebut memastikan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas mengembangkan destinasi berkelas dunia dengan diversifikasi dan kualitas daya tarik (atraksi), kualitas aksesibilitas dan amenitas, sumber daya manusia yang terampil, daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, serta tata kelola destinasi yang profesional, hingga peningkatan lapangan kerja serta pendapatan dan usaha pariwisata berbasis masyarakat.
“Mengenai Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas dengan leading sector Kementerian Pariwisata, kita juga melibatkan semua kementerian yang turut serta dalam Prioritas Nasional ini dan memastikan ketersediaan anggaran, pun semua mengalami penurunan alokasi akibat refocusing, tapi kita ingin melihat peluang untuk pergeseran, akan kita satukan. Kami berharap ada masukan dari kementerian, kami ingin realisasinya seusai dengan target anggaran 2022,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di rapat bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Susyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Heldy S. Putera serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan perubahan menjadi pariwisata berkualitas atau quality tourism dengan sasaran peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, devisa pariwisata, kesiapan destinasi, daya saing industri, partisipasi masyarakat, serta kualitas SDM pariwisata. Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai yang diharapkan mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Difasilitasi dengan penyusunan Rencana Induk Destinasi Prioritas Nasional 2020-2024 yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas melalui Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dibidik mampu meningkatkan nilai tambah melalui devisa pariwisata sebesar USD 10,6–11,3 miliar, penyerapan tenaga kerja pariwisata mencapai 14,7 juta orang, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 8,5-10,5 juta orang, dan kontribusi penciptaan nilai tambah (PDB) 4,3 persen di 2022.
Rapat Multi Pihak Pembahasan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas menyepakati harmonisasi perencanaan kepariwisataan di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengaturan tata ruang, peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, pemberdayaan masyarakat untuk mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata, serta peningkatan investasi di sektor pariwisata Indonesia yang juga didukung BUMN serta swasta. Rapat juga memastikan komitmen kementerian/lembaga untuk mendukung rintisan destinasi, pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan pendukung aksesibilitas, pembangunan desa wisata dan usaha-usaha pariwisata berbasis masyarakat, pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pemetaan potensi dan pengawalan realisasi investasi, pemanfaatan teknologi, hingga pengelolaan lingkungan dan pembangunan kawasan.