Perencanaan Infrastruktur Harus Memasukkan Resiko Bencana
Berita Utama - Senin, 02 Oktober 2017
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci pada acara forum FIDIC International Infrastructure Conference, di Jakarta Convention Center pada Senin (2/10).
Dalam paparannya beliau menekankan pentingnya evaluasi resiko bencana ke dalam perencanaan infrastruktur. Sebagai negara yang dilalui jalur pegunungan atau lebih dikenal ring of fire menjadikan potensi bencana di Indonesia sangat besar. Gunung meletus, tanah longsor, banjir dan badai yang kerap terjadi di Indonesia mampu merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan bahkan jaringan listrik dan telekomunikasi. Intensitas dan dampak bencana juga semakin besar akibat adanya perubahan iklim.
“Karenanya seorang konsultan harus memasukkan semua resiko tersebut ke dalam perencanaan infrastruktur sehingga infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang (resilience). Dampak dari bencana alam semakin besar saat ini, dan sebagai konsultan kita harus memperhitungkannya,” tegas Menteri Bambang.
Ditambahkan beliau, infrastruktur saat ini juga dipengaruhi oleh ancaman pemanasan global seperti kenaikan muka air laut, tingginya curah hujan yang perlahan merusak kualitas infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Menurut Menteri Bambang yang kerap merusak infrastruktur di Indonesia adalah lemahnya pengawasan bagi kendaraan yang memuat barang melebihi kapasitas jalan. Pada akhirnya jalan yang dilalui terutama didaerah pertambangan dan perkebunan cepat rusak dan tidak bertahan lama.
“Erupsi gunung berapi kerap mengancam Indonesia, melihat hal tersebut maka bagaimana (membangun) infrastruktur mampu bertahan dari hal tersebut. Infrastruktur jalan mengalami kerusakan karena kita belum memiliki aturan yang cukup untuk hal tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Menteri Bambang mengatakan salah satu contoh dilakukannya pembangunan infrastruktur kembali adalah di Yogyakarta, hal ini dikarenakan adanya bencana yang terjadi di Yogyakarta di tahun 2006 silam. UNDP memprakarsai sebuah proyek bersama dengan Bappenas, Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk mempercepat proses pemulihan di masyarakat yang terkena dampak bencana.
Program tersebut difokuskan secara khusus pada koordinasi, perencanaan dan pemantauan, pemulihan dini, pemulihan mata pencaharian yang cepat, dukungan untuk rekonstruksi pemerintah (perumahan dan infrastruktur), serta mendukung kegiatan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko.
“Saya berharap dengan diselenggarannya konferensi FIDIC di Indonesia akan mampu meningkatkan kapasitas konsultan infrastruktur di Indonesia dalam mengatasi permasalahan di atas. Dalam hal ini, peran FIDIC sangat penting untuk meningkatkan kapasitas industri konsultan Indonesia dalam mempromosikan infrastruktur yang langgeng,” pungkas Mentei Bappenas.