Peran Masyarakat Sipil Untuk Kesuksesan TPB/SDGS

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menyebutkan pelibatan peran masyarakat sipil yang tercakup ke dalam platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sangat penting untuk pencapaian Tujuan TPB/SDGs. Pesan ini disampaikan pada acara “Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs” di Hotel Aryaduta, Rabu (26/10).

Indonesia telah menyiapkan beberapa langkah penting untuk melaksanakan TPB/SDGs dengan melibatkan 4 platform yang mengadopsi prinsip inklusif antara lain Platform Pemerintah dan Parlemen; Platform Akademisi dan Pakar; Platform Filantropi dan Pelaku Usaha; serta Platform Organisasi Masyarakat Sipil dan Media.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang telah berhasil mencapai semua target MDGs dibandingkan banyak negara Asia Pasifik lainnya. Namun tetap masih ada target MDGs yang belum terselesaikan dan ini akan kita elaborasikan ke depannya. Oleh karena itu dengan menguatkan peran kita semua, diharapkan tujuan-tujuan dalam SDGs dapat tercapai,” ujar Menteri Bambang.

Beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai antara lain, Penurunan Tingkat Kemiskinan sesuai standar nasional; Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Penurunan Prevalensi HIV dan AIDS; Penurunan anak usia di bawah 5 tahun yang mengalami kekurangan gizi; dan Peningkatan proporsi rumah tangga terhadap akses air dan sanitasi dasar di wilayah pedesaan atau rural. Oleh karena itu, masalah-masalah ini akan mendapat sorotan dalam pelaksanaan SDGs.

Menteri Bambang mengharapkan partisipasi maksimal dari keempat platform tersebut dalam pelaksanaan SDGs. Ia menyebutkan peran Platform Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Media untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang SDGs, membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasi. “Saya memiliki keyakinan kuat bahwa tujuan SDGs akan tercapai dengan membangun kepercayaan semua pihak yang terlibat atau building mutual trust,” tegasnya.

Selain itu komitmen pertama pemerintah adalah dengan melakukan pengarusutamaan Agenda 2030 (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019. Menteri Bambang menekankan pelaksanaan SDGs harus dapat memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas serta memastikan terlaksananya prinsip “No One Left Behind” (tidak ada seorang pun tertinggal).

Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Charles-Michel Geurts, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Gellwynn Jusuf serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Subandi.