Peluncuran Buku Mapping Indonesia’s Resource Centers: Solusi untuk Pembangunan Indonesia

Jakarta, 23 April 2018 – Sebagai negara anggota Islamic Development Bank (IDB), Indonesia ikut aktif dalam program Reverse Linkages, salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020, sebuah strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia. Program Reverse Linkage merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk komitmen pelaksanaannya, adalah penandatanganan Memorandum of Understanding Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.

Melalui skema Reverse Linkage, pemerintah telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan. Secara garis besar, program ini berupaya untuk mempromosikan keunggulan Indonesia di bidang inseminasi buatan. Kerja sama ini menjadi contoh pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang mampu memberi manfaat ekonomi yang terukur bagi Indonesia dan diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya utilisasi KSST dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, pemetaan ini juga bertujuan untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyediakan pengetahuan dan keahlian bagi negara-negara anggota IDB. Tercatat, 22 institusi ditetapkan sebagai Resource Centers yang merepresentasikan keahlian dan keunggulan komparatif Indonesia yang sejalan dengan prioritas nasional. Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB menggelar peluncuran buku Mapping Indonesia’s Resource Centers pada 23 April 2018 dengan mengundang Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, Media, CSOs/NGOs, sektor swasta dan akademisi.

“Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia’s Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan,” ucap Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Sudarsono. Lebih lanjut, Slamet menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan KSST Indonesia dan sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan KSST melalui skema Knowledge Sharing. Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB memperluas cakupan MoU on Reverse Linkage melalui penandatanganan MoU pada 27 Desember 2017 yang membahas beberapa sektor kerja sama, yaitu: agriculture, marine– fisheries, health and population, pharmaceutical, technical vocational education and training (TVET), planning and budgeting, microfinance, transportation, appropriate technology, industry, trade, disaster risk reduction and mitigation dan syari’a financing. Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU baru, Pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan Vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalaui program Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program. “Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB. Pola kerjasama ini  mendorong kerjasama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan,” tutup Slamet.