Open Government Dorong Stakeholders Terlibat dalam Agenda Pembangunan Nasional

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan GovPay Indonesia di Hotel Mulia Senayan, pada Selasa (23/1). Dalam paparannya, Menteri Bambang mengatakan tahun ini pemerintah memiliki beberapa target yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro, yaitu menaikkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,4 persen, menjaga stabilitas ekonomi, dan menaikkan pertumbuhan yang inklusif.

Untuk mencapai target diatas, Menteri Bambang kemudian menyebutkan beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, tahun ini merupakan tahun politik dimana akan ada rangkaian Pilkada yang akan berpengaruh pada konsumsi non-rumah tangga dan non-pemerintahan. Kedua, memaksimalkan generasi millenial sebagai aset pembangunan utamanya untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan program prioritas sudah diimplementasikan dengan baik.

Menteri Bambang menambahkan pemerintah telah mengambil beberapa strategi untuk menangani isu-isu tersebut. Pertama, untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah berkomitmen mengadopsi tiga strategi utama, antara lain: menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, memperbaiki layanan dasar, dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diantaranya melalui asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, pemerintah akan meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui Germas, memperluas cakupan jaminan sosial pekerja dan pendidikan menengah umum, serta memperkuat pendidikan kejuruan dan permintaan di dunia industri. Ketiga, penguatan pendekatan Money Follows Program dalam proses perencanaan dan penganggaran.

“Kita dapat menggunakan metode keterbukaan pemerintah (open government) untuk mendorong partisipasi aktif dari banyak stakeholders untuk terlibat dalam agenda pembangunan nasional. Melalui aksi konsolidasi yang dilakukan oleh banyak platform, stakeholders akan meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai target-target pembangunan,” tutur Menteri Bambang.

Menteri Bambang menyebutkan Kementerian PPN/Bappenas akan menerapkan sistem satu data yang terintegrasi dan ­e-government di pusat dan daerah, dimulai dengan penerapan ­e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-performance. “Sejak dua tahun lalu, Bappenas sudah menginisiasi kolaborasi sistem informasi dalam perencanaan dan penganggaran bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB. Sistem ini bertujuan mensinergikan dan meminimalisasi penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta memastikan keefektifan penerapan agenda prioritas nasional,” pungkas beliau.