Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2018, pada Kamis (6/4). Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Alam Disertai Penguatan SDM yang Berkualitas.”

Dalam sambutannya Menteri Bambang menjelaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dan disepakati 10 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.

“Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan baik antar individu maupun antar wilayah,” ujar Menteri Bambang.

Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memperkuat prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial, dengan penekanan meliputi: Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua,  perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan  hingga “satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai,” ujar Bambang.

Untuk mendukung prioritas nasional, kata Bambang, diharapkan dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.