Menteri Sofyan Paparkan Intisari Musrenbangnas 2016
Berita Utama - Rabu, 11 Mei 2016
JAKARTA – Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (11/5). Tema yang diusung dalam Musrenbangnas tersebut yakni "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar-Wilayah". Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil memaparkan beberapa hal terkait perencanaan pembangunan dalam Musrenbangnas 2016.
Pertama, Bappenas telah ditunjuk menjadi sistem integrator untuk memastikan program dan proyek pembangunan prioritas yang direncanakan berjalan optimal. Peran Bappenas dan Bappeda pun diperkuat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan antar kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah, juga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga sinergi semakin optimal.
“Bappenas menjadi sistem integrator dan akan melakukan pembicaraan tentang bagaimana mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sebagaimana diharapkan dalam money follow program,” jelas Menteri Sofyan.
Pada proses penyusunan RKP 2017 dilakukan perubahan pendekatan perencanaan pembangunan menjadi holistik-tematik, terintegratif dan spasial serta pendekatan anggaran menjadi money follow program. Pendekatan yang lebih komprehensif ini dilaksanakan untuk menghindari duplikasi program pembangunan. Sebab, satu program akan didekati beberapa sektor dari berbagai kementerian/lembaga dan dana yang ada akan difokuskan untuk program prioritas.
Akibat adanya perubahan ini, menurut Menteri Sofyan pendekatan dalam RKP 2017 akan mengefektifkan belanja pembangunan. Selain itu program-program yang nomenklaturnya tidak jelas akan dipangkas. Menteri Sofyan menjelaskan, “Akibat dari pendekatan RKP 2017, beberapa kementerian/lembaga akan mendapatkan anggaran tambahan secara substansial dibandingkan 2016, dan beberapa akan mengalami penurunan anggaran. Semua program dan anggaran multiyears dijamin sehingga tidak ada program yang berjalan bisa terhenti.”
Kemudian mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Menteri Sofyan menyebutkan pemberian DAK terhadap kegiatan prioritas akan dialokasikan dengan pola Inpres. Ini adalah dana yang dijanjikan presiden akan diberikan pada kabupaten tertentu dengan pola Inpres seperti jaman pemerintahan Orde Baru. DAK akan difokuskan pada pembangunan kawasan ekonomi, pengembangan pariwisata, konektivitas nasional, dan kembali kedaulatan pangan.
Catatan terakhir RKP 2017 juga berupaya memasukkan aspek revolusi mental yang mainstreaming di semua kegiatan. Semua kegiatan pembangunan harus memasukkan aspek revolusi mental. Misalnya membangun proyek dengan kualitas tinggi, membangun proyek dengan harga yang wajar, menetapkan penegakan hukum dan disiplin sehingga dengan demikian pembangunan fisik juga diikuti dengan nonfisik. Selain itu regulasi turut menjadi perhatian utama dalam RKP 2017.
“Aspek regulasi sesuai dengan tema pemerintah yaitu bagaimana kita mengurangi regulasi atau deregulasi, menciptakan regulasi lebih friendly kepada bisnis, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara secara adil,” ujar Menteri Sofyan.
Kemudian untuk Musrenbangnas selanjutnya dalam penyusunan RKP 2018 direncanakan forum diskusi di setiap provinsi akan diselenggarakan sepanjang tahun. “Akan dicicil di setiap provinsi bertahap dari beberapa kementerian/lembaga. Sehingga pelaksanaan penyusunan RKP 2018 akan lebih baik lagi dari pelaksanaan saat ini dan diskusinya bersifat lebih substansial,” tegas Menteri Sofyan.
Dalam acara penutupan Musrenbangnas 2016 sejumlah menteri Kabinet Kerja tampak hadir antara lain Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menlu Retno Marsudi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Kapolri Badrodin Haiti. Hadir pula Gubernur dari seluruh Indonesia, terutama Gubernur DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang menerima penghargaan MDGs dan Anugerah Pangripta Nusantara pada acara penutupan Musrenbangnas 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama menuturkan seusai menerima 4 penghargaan untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Terbaik I kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif serta Penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) 2016 sebagai Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015 dan Terbaik I Kategori Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2015.
”Terima kasih kepada seluruh pihak terutama Bappeda dan SKPD DKI Jakarta, dan juga bimbingan dari Bappenas. Cara menilainya sekarang kan sudah berbeda. Bukan berdasarkan fungsi lagi tetapi program prioritas. Kerjasama yang baik dengan Bappenas sangat kami rasakan terutama Bappeda saling memberikan bimbingan pada kami dengan sangat baik. Termasuk menyusun program bersama untuk nasional sudah baik. Kita bersyukur kerjasama telah terjalin seperti ini,” tutur Basuki.
Provinsi DKI Jakarta pun terbuka untuk berbagi informasi dalam perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. “Termasuk e-Musrenbang hingga e-Budgeting, semua komponennya akan kami buka, kami bagi secara gratis,” tegas Basuki. Selain daerah lain yang juga menerima penghargaan yaitu Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I Provinsi dengan Perencanaan Progresif.
”Bagi saya penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras daerah. Terutama penghargaan itu bisa berhasil guna dan bermanfaat bagi rakyat. Untuk meraih penghargaan itu tidak terlalu sulit, tetapi mempertahankan dan memajukan itu yang lebih sulit dan jadi tantangan kami. Jadi saya berterima kasih pada Bappenas yang telah memberikan penghargaan kepada kami dengan sangat teliti dan jeli. Betul-betul profesional karena kedatangan tim penilai tidak kami ketahui. Tidak ada unsur KKN-nya,” jelas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.