Menteri Sofyan: Gunakan Indikator Kemakmuran dalam Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan penilaian opini pemeriksaan laporan keuangan yang dilahirkan Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) harus menyisipkan indikator kemakmuran sebagai salah satu cara mengukur kinerja pemerintah. Beliau menambahkan, laporan rigid berisi perhitungan matematis tak lagi cocok untuk dijadikan satu-satunya bukti hasil kerja pemerintah. “Harus juga diukur dari penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan masyarakat,” tegas beliau.

Pasalnya, pemeriksaan laporan keuangan terhadap pemerintah pusat dan daerah yang mempertimbangkan indikator kemakmuran menjadi pemicu pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang baik dan sejahtera bagi rakyat. Sejak 2008 hingga 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dengan kerja keras.

Mendekati 2016, pemerintah terus berusaha mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai target, salah satunya dengan cara mendorong  pembangunan efektif dengan jurus deregulasi. Pemerintah juga  mengevaluasi alokasi anggaran agar lebih fokus pada sejumlah industri, yakni manufaktur, infrastruktur, pertanian, dan juga pariwisata, demi meningkatkan industri padat karya. “Kita perlu mendorong program prioritas untuk hasilkan kesejahteraan,” papar Menteri Sofyan.

Pemerintah juga mendorong integrasi dan sinergi antara kementerian/lembaga terkait agar diseminasi informasi dan data berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pembangunan bisa dilaksanakan dengan komprehensif dan pada akhirnya menghasilkan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi tanah air sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2016 mendatang bisa tercapai.