Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil Hadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) Tahun 2015  di Hotel Borobudur, Kamis (5/11). Dalam Rakernas yang mengambil tema Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang untuk Memperkuat Nawacita tersebut, Menteri Sofyan menegaskan meski rencana tata ruang relatif fleksibel karena dapat diubah sekali dalam lima tahun, perubahan tersebut harus dipikirkan dengan matang.

Indonesia kini memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.  Pada periode ini, tambah Menteri Sofyan, kebijakan one map policy harus diterapkan. Terkait pembangunan infrastruktur, Nawa Cita butir ketiga yaitu membangun dari pinggiran akan menjadi fokus utama. “Pembangunan desa, daerah, pembangunan kawasan di industri di Pulau Jawa akan menghadapi masalah tata ruang,” tutur beliau.

Salah satu contoh hambatan pembangunan infrastruktur yang disebabkan tata ruang bisa ditemui di Papua. Cukup banyak potensi sumber daya alam yang seharusnya bisa dieksploitasi namun karena berkutat dengan aturan tata ruang, terkait aturan penetapan kawasan hutan  misalnya, membuat aksesibilitas sumber daya tersebut menjadi sangat terbatas.  “Pembangunan infrastruktur kalau tidak segera diselesaikan akan menyebabkan biaya transportasi, logistik, akan mahal,” ujar beliau. Selain itu, Indonesia juga harus konsisten membangun infrastruktur kelistrikan. Dengan rampungnya proyek pembangunan pembangkit listrik bertenaga 35.000 Megawatt, negara disebut akan memiliki total daya listrik sebesar 90.000 Megawatt.