Menteri Bambang Sampaikan Tujuh Sub Tema Indonesia Development Forum 2018 untuk Atasi Disparitas

Jakarta, 22 Maret 2018 – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro telah meresmikan Peluncuran Indonesia Development Forum (IDF) 2018 dengan tema “Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago”, pada Kamis (22/3) di Ruang Rapat Benny S. Mulyana, Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas. Menteri Bambang mengajak para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk ikut berkontribusi memberikan solusi langsung bagi pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan disparitas di Indonesia, dengan cara mengirimkan makalah untuk event IDF 2018 yang sudah dibuka per hari ini. “Saya menunggu kontribusi dan kehadiran Bapak/Ibu pada IDF 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2018 mendatang, dengan memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan disparitas di Indonesia. Peserta yang diharapkan terlibat dalam IDF ini, antara lain: peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” kata beliau.

Bagi para ahli dan akademisi yang tertarik dengan sub tema IDF 2018, dapat mengajukan makalah dengan mengirimkan abstrak melalui laman: http://indonesiadevelopmentforum.com, dengan catatan abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata dan dapat diajukan dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Abstrak mencakup penjelasan singkat terkait alasan penulisan makalah, masalah, metodologi, hasil, dan implikasi. Batas akhir pengajuan abstrak tersebut adalah 8 Mei 2018. Pengumuman mengenai penerimaan abstrak makalah akan disampaikan secara resmi melalui laman IDF pada 8 Juni 2018. Bagi abstrak makalah terpilih, peserta harus mengirimkan makalah lengkap dengan batas akhir pada 22 Juni 2018.

IDF 2018 mengangkat tujuh sub tema besar. Pertama, Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan dan Praktik Baik. Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerintah telah membangun pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa. Forum ini menjadi sangat penting untuk mencari upaya-upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Kedua, Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di timur Indonesia. Dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal, dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

Ketiga, Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Keempat, Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing dan modernisasi ekonomi, menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial, serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah.

Kelima, Penguatan Konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik, disertai keterkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya (terluar, tertinggal, dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah. Keenam, Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah, permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

Ketujuh, Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun non-APBN (seperti skema PINA dan KPBU). Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lainnya yang belum optimal dan sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, forum ini sangat diperlukan untuk mengelaborasi strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

IDF 2017 yang lalu bertemakan “Fighting Inequality for Better Growth” dihadiri oleh 152 pembicara, 44 ide dan inovasi pembangunan, dan lebih dari 1.400 peserta. IDF 2017 telah menuai banyak apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta memberikan banyak masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan bagi pembangunan Indonesia ke depan. Dalam sambutan penutupnya, Menteri Bambang berharap melalui IDF 2018 ini dapat dihasilkan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang sedang dihadapi Indonesia. “Saya berharap IDF 2018 dapat menjadi upaya bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta untuk mendukung percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkas beliau. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai pengajuan abstrak dan makalah IDF 2018, dapat disampaikan kepada panitia IDF 2018 ke cfp@indonesiadevelopmentforum.com.