Menteri Bambang Sampaikan Pemindahan IKN Tingkatkan Peluang Bisnis Sektor Properti

Pemindahan IKN ke pusat pemerintahan baru sekaligus juga akan memindahkan ASN pusat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ke Kalimantan Timur. Penyediaan perumahan dinas dan umum menjadi potensi bagi developer dan swasta. “Selain membangun perumahan, potensinya akan meluas hingga pengembangan fasilitas umum, seperti sarana kesehatan, pendidikan, perguruan tinggi, science technopark, perkantoran, pusat perbelanjaan, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol,” jelas Menteri Bambang dalam acara yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Abdul Jalil, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan Wakil Ketua Umum Bidang Properti Kadin Indonesia Hendro Gondokusumo.

Menteri Bambang mengatakan pemindahan IKN akan meningkatkan perdagangan antar wilayah, karena proses pembangunan akan membutuhkan suplai material dan barang. Selain itu, investasi juga akan berdampak pada penciptaan pertumbuhan ekonomi (PDB Riil) di Kalimantan Timur sebesar 7,3 persen, Pulau Kalimantan 4,7 persen dan nasional sebesar 0.6 persen. "Ibu kota baru ini jelas akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru karena investasinya triliunan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, setiap Rp 1 triliun investasi sektor konstruksi akan membutuhkan 14 ribu tenaga kerja. Adapun total kebutuhan investasi pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Berarti akan banyak kesempatan kerja di sana, sehingga peningkatan kesempatan kerja di Pulau Kalimantan diproyeksikan meningkat 10,5 persen dan dalam skala nasional sebesar 1 persen,” tutur Menteri Bambang.