Menteri Bambang Paparkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia Dalam Seminar IDB-OJK
Berita Utama - Rabu, 18 Januari 2017
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menghadiri seminar IDB-OJK Islamic Finance bertema “Transforming Indonesia into a Global Islamic Finance Hub” di Shangrilla Hotel pada Senin (16/1).
Dalam sambutannya, Menteri Bambang menjelaskan beberapa hal mengenai ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, terutama Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) yang digagas oleh Bappenas.
Menteri Bambang menjelaskan Masterplan AKSI berisi kajian dan perbaikan sistem keuangan syariah di Indonesia. Ada dua rekomendasi di dalamnya, yaitu perbaikan sistem perbankan, pasar modal, lembaga keuangan bukan bank dan dana sosial keagamaan dari berbagai aspek seperti permodalan, tata kelola, sumber daya manusia, perlindungan konsumen dan pengembangan produk.
Rekomendasi kedua adalah dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang mengawal pelaksanaan hal-hal yang tercakup dalam rekomendasi pertama. KNKS dikepalai langsung oleh Presiden RI dengan para menteri sebagai anggotanya.
“Dokumen dalam Masterplan AKSI memuat langkah-langkah strategi untuk meningkatkan dan memperkuat perbankan, capital market, layanan keuangan non-bank, dan dana sosial keagamaan di Indonesia. Kami bersyukur dalam proses dibentuknya KNKS telah ada upaya-upaya dan inisiatif dari para pelaku keuangan syariah untuk mempercepat promosi instrumen layanan keuangan syariah seperti bank syariah, zakat dan wakaf,” jelas Menteri Bambang.
Menteri Bambang pun menjelaskan, sejak September 2016 telah terlihat progres dari kondisi ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun masih tergolong kecil, market share bank syariah di Indonesia telah meningkat sedikit sekitar 5,1 persen. Jika Indonesia mampu menjaga konsistensi pelaksanaan Masterplan AKSI, industri keuangan syariah di Indonesia akan bangkit berlipat dalam lima tahun ke depan.
Hasil pelaksanaan Masterplan AKSI pun akan meningkatkan aset keuangan islam di Indonesia hingga sekitar Rp 728 triliun. Menteri Bambang menyebutkan, 70 persen sumber investasi keuangan tersebut akan berasal dari dana zakat dan wakaf. “Zakat dan wakaf sangat penting untuk mendukung kehidupan bersama. Kita dapat memanfaatkan untuk kegiatan sosial sekaligus penggunaan produktif lainnya. Tantangannya adalah dalam kapasitas manajemen pengelolaannya. Kita perlu memperkenalkan lagi contoh-contoh best practices internasional dari pengelolaan zakat dan wakaf, seperti strategi sosialisasi, pengembangan data base, pemanfaatan ahli manajemen aset, serta meningkatkan kapasitas pelaporan keuangan,” ujar menteri Bambang.
Hadir pula memberikan sambutan, Deputi Komisioner Bidang Supervisi Lembaga Non-Bank OJK Edy Setiadi, IDB Resident Representatif di Jakarta Ibrahim Shoukry, dan Ahli Ekonomi/Training Specialist Islamic Research and Training Institute (IRTI) Osman Ahmed.