Menteri Bambang: KPBU dan PINA Solusi Gap Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menghadiri acara Annual Investment Meeting (AIM), yaitu suatu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi United Arab Emirates, di Dubai World Trade Centre, pada 9-10 April 2018. AIM edisi ke-8 mengusung tema “Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth  & Sustainable Development” dan bertujuan untuk mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing.

Dalam event tersebut, Menteri Bambang menjadi pembicara pada sesi 8: Public Private Partnership for Public Infrastructure Development. Beliau memaparkan peluang investasi di Indonesia. “Indonesia merupakan pasar ekonomi yang potensial di Asia. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada pada peringkat 15 dalam perekonomian dunia. Berdasarkan sumber dari PWC, Indonesia berada di peringkat ke 4 dalam perkembangan infrastruktur. Indonesia juga masuk dalam 3 besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil mencapai 5,4 persen pada tahun 2018. Hingga saat ini, realisasi investasi United Arab Emirates di Indonesia berada di peringkat ke 27, yang meliputi: sektor pertanian, perhotelan, transportasi, kawasan industri, dan telekomunikasi,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga memaparkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di  Indonesia. Saat ini terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi: sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial. Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga.

Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan. Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi. Saat ini PINA Center yang berada di Kementerian PPN/Bappenas berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia. “Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi,” pungkas beliau.

Forum AIM ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan investor dari negara-negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Selain  Menteri Bambang, hadir sebagai pembicara: Cheremin Sergey (Minister, Head of Department for Foreign Economic Activity and International Relations, Moscow City Government, Rusia), Manuel Cary (Partner, The Transport Infrastructure Investment Company, Portugal), dan Pedro Neves (Leader, UN Taskforce for PPPs, Portugal). Bertindak sebagai moderator dalam sesi 8 adalah Kai Hammerich (President, KA Foreign Investment Corporation Swedia).