Menteri Bambang Dorong Penciptaan SDM Berkualitas Melalui Pemberdayaan Kependudukan
Berita Utama - Jumat, 13 September 2019
Pangkal Pinang – Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas di 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2036 dan menjadi PDB terbesar ke-5 dunia pada 2045. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan peranan semua pihak, utamanya SDM yang berkualitas, unggul, serta menguasai IPTEK, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif dengan mengembangkan ekonomi kreatif.
“Dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan, salah satu tujuannya meningkatkan kualitas SDM, sehingga pemberdayaan kependudukan sangat penting untuk pembangunan Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Sarahsehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan dengan tema “Indonesia Maju dengan Keluarga Berkualitas”, di Pangkal Pinang, Jumat (13/9) yang juga dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman.
Bicara kependudukan dan SDM erat kaitannya dengan bonus demografi yang memiliki dampak sosial dan ekonomi. Menteri Bambang mengatakan bonus demografi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi secara cermat dengan lebih melihat dari sisi positifnya untuk pembangunan Indonesia. “Untuk menjadi bangsa yang besar, Indonesia tidak lagi mengandalkan jumlah penduduk yang besar, tetapi kita harus memperhatikan dari kualitas penduduknya ataupun kualitas SDM, sehingga kualitas SDM harus diarahkan agar bonus demografi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik,” tutur Menteri Bambang.
Dalam akhir paparannya Menteri Bambang mengajak untuk memanfaatkan bonus demografi ini dengan focus pada penduduk usia produktif. “Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk bisa masuk menjadi negara maju. Jumlah penduduk usia produktif tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka dengan memanfaatkan bonus demografi yang memperhatikan kualitas dan pengendalian jumlah penduduk,” tutup menteri Bambang.