Menteri Bambang Brodjonegoro Melantik Pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Eksekutif dan lima Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai bagian Manajemen Eksekutif KNKS yang diselenggarakan di Ruang Rapat Benny S. Muljana, Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (3/1). Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ventje Rahardjo Soedigno; Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah Taufiq Hidayat; Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah Ronald Rulindo; Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah Ahmad Juwaini; Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat; dan Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal Afdhal Aliasar.

Menteri Bambang mengatakan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo selaku Dewan Pengarah KNKS, Indonesia dapat menjadi global hub dari Islamic Finance. Untuk itu, Menteri Bambang menghimbau Direktur Eksekutif KNKS untuk menjalankan masterplan keuangan syariah yang telah diluncurkan di 2015. “Unsur inklusivitas Islamic finance kami harapkan menjadi perhatian utama KNKS. Selain pengembangan sektor keuangan, kita ingin instrumen zakat, wakaf, sedekah dan lainnya bisa menjadi terdepan di dunia, dan yang paling penting memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kita inginkan praktek zakat, wakaf dan lainnya menjadi contoh baik dan tetap sesuai dengan apa yang dimuat dalam kitab suci Al-Qur’an, tapi lebih penting langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing,” tutur Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga menambahkan hal lain yang harus diperhatikan lainnya adalah sektor riil. Tanpa adanya dukungan sektor riil, sektor keuangan manapun di dunia baik konvensional maupun syariah tidak akan bisa bergerak cepat. Beliau berharap sektor riil menjadi tulang punggung dari perkembangan sektor keuangan di syariah. “Ketika bicara sektor riil yang terkait dengan sektor keuangan syariah, yang ada dalam pikiran kita adalah industri halal. Karenanya saya minta kepada Direktur Eksekutif dan Direktur terkait industri halal, pertama menjalankan masterplan dari industri halal yang baru diselesaikan akhir tahun kemarin, kemudian mengkonsolidasikan semua aktor pelaku, regulator terkait industri halal sehingga Indonesia tidak hanya nantinya menjadi global hub dari Islamic finance, tapi juga menjadi global hub dari industri halal itu sendiri,” tegas beliau.

KNKS sendiri bersifat sebagai fasilitator yang mendorong percepatan dari pengembangan sektor keuangan syariah dari industri halal, dan Menteri Bambang menegaskan kepada para direktur yang baru dilantik untuk menjalin hubungan baik dengan semua stakeholders terkait. “Kami sampaikan apresiasi dan tentunya kita bisa bekerja bersama untuk kejayaan ekonomi dan  keuangan syariah di Indonesia. Dan lebih penting lagi, kita harus bisa menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai instrumen untuk mensejahterakan bangsa dan negara dan terutama tentunya rakyat Indonesia. Selamat bekerja dan marilah kita bina kesatuan kita, kerukunan kita untuk bisa menguatkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” tutup Menteri Bambang.