Membangun Infrastruktur Tidak Hanya Tugas Pemerintah, Tetapi Juga Swasta dan BUMN

Jakarta (18/01) – Saat ini pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mengarah pembangunan infrastruktur pada PINA dan merangkul sektor swasta dan BUMN. “Kita harap yang berpartisipasi dalam PINA adalah murni sektor swasta dan BUMN yang tidak mencari PMN. Kita menerapkan PINA di sini karena di negara lain sudah menjadi best practice. Di China, Kanada, dan Australia, peranan swasta dalam infrastruktur cukup masif karena keterlibatan dana pensiun mereka. Dana-dana pensiun mereka masuk ke investasi langsung karena tingkat return-nya yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Di sinilah kita perlu mendorong semangat berinvestasi di infrastruktur itu masuk kepada pengelolaan dana jangka panjang kita, khususnya dana pensiun,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan sambutan kunci dalam acara PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA. 

Beberapa dana jangka panjang di Indonesia adalah life insurance, dan belakangan juga ada dana haji, dan utamanya dana pensiun. Menurut Menteri Bambang, kita memiliki dana pensiun yang besar, antara lain: dana pensiun Bank Indonesia, dana pensiun Pertamina, dana pensiun PLN, dan BPJS Ketenagakerjaan. “Sayangnya, Indonesia masih melakukan investasi as usual karena pesertanya ‘kurang rewel’. Ketika nanti terima dana pensiun sekian, mereka terima saja. Ini yang membedakan dengan dana pensiun di luar, karena mereka berhadapan dengan peserta yang sangat kritis apabila pengelola dana pensiun tersebut tidak pandai berinvestasi,” ujar beliau.

Selanjutnya Menteri Bambang menjelaskan bagaimana swasta dan BUMN dapat berpartisipasi. Melihat pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan pendapatan per kapita yang terus membaik, infrastruktur adalah lahan investasi yang potensial bagi swasta dan BUMN di Indonesia. “Ada dua jenis investor. Ada yang financial investor dan ada yang infrastructure investor. Kedua jenis investor ini punya appetite yang berbeda. Financial investor biasanya tidak peduli kalau dia minoritas, selama dia bisa pegang porsi tertentu di dalam proyek infrastruktur. Kalau dia adalah infrastructure investor, dia benar-benar mencari mayoritas dan sanggup menyuntikkan modal yang lumayan besar,” jelas Menteri Bambang.

Sekarang Kementerian PPN/Bappenas juga memperkenalkan project recycle sebagai bagian dari PINA. Pertama, swasta dan BUMN dapat berpartisipadi dari level greenfield, yaitu ketika proyek baru dibangun. Greenfield ini selalu bersifat high risk-high return, karena berpotensi masalah pembebasan tanah dan penundaan proyek, namun menurut Menteri Bambang apabila berhasil, return-nya akan luar biasa. Kedua, apabila ingin mengurangi resiko, maka dapat masuk ke level brownfield, yaitu proyek-proyek yang sudah dapat menghasilkan cashflow, tidak harus untung, tetapi sudah ada revenue. “Proyek-proyek jenis ini yang akan ditawarkan di acara PINA Day ini. Tentunya proyek brownfield secara harga sudah mahal dari pada greenfield, tapi tetap saja ini bisa memberikan return yang lumayan,” kata beliau.

Terakhir, operational, yaitu proyek-proyek yang sudah lama beroperasi tetapi ingin mencari tambahan modal baru dengan melibatkan investor baru. Kepastian revenue-nya yang memang tinggi membuat pemerintah melakukan sekuritisasi, divestasi, maupun limited consesion scheme. “Skema konsesi terbatas ini sukses besar mengembangkan bandara di Turki. Sekarang Istanbul akan membangun bandara baru pengganti Ataturk International Airport, yang runway-nya sampai lima. Hebatnya tidak menggunakan APBN atau 100 persen adalah swasta. Indonesia dengan Turki sama-sama emerging economy, tetapi sektor swasta mereka sudah begitu maju di infrastruktur, kita tidak,” jelas beliau.

Pada akhir sambutan, Menteri Bambang mengajak peserta untuk merubah mindset tentang pihak yang bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur. “Membangun infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah. Infrastruktur itu bisa terbangun bukan karena pemerintahnya menjadi one-man show mengerjakan segalanya. Infrastruktur bisa dibangun lebih cepat kalau ada peranan pemerintah dan didukung penuh oleh sektor swasta dan BUMN. Saya bercita-cita, suatu saat ada pemain Indonesia di bidang infrastruktur yang kelas internasional. Hal ini hanya dapat terjadi kalau kita sudah paham pentingnya infrastruktur, potensi proyek, dan paling penting adalah implementasinya,” pungkas beliau.