Memaksimalkan Manfaat LRT Palembang Paska Asian Games 2018

 Pemerintah menilai pengembangan sistem angkutan massal berbasis rel ini merupakan hal yang mendesak untuk dibangun dalam rangka mendukung mobilisasi para peserta dan pengunjung dari Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Stasiun Jakabaring, sehingga dapat menyukseskan kelancaran penyelenggaraan Asian Games 2018 di provinsi Sumatera Selatan. “Jumlah penumpang LRT Palembang selama Asian Games 2018 adalah 197.783 orang, sementara untuk atlet dan official sebanyak 10.319 orang,” jelas Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (26/09).

Dalam kesempatan tersebut, beliau memaparkan lima manfaat penting dari pembangunan LRT Palembang. Pertama, dapat mengurangi waktu tempuh dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Stasiun DJKA. Dengan menggunakan LRT, penumpang menghemat waktu tempuh 14 menit, dari yang sebelumnya 63 menit apabila menggunakan kendaraan mobil. Kedua, mengurangi kemacetan karena berkurangnya volume lalu-lintas di jalan raya kota Palembang. Ketiga, mengurangi polusi udara dan ramah lingkungan karena merupakan transportasi rendah polusi dan hemat bahan bakar. Keempat, meningkatkan kenyamanan dan pelayanan angkutan umum dengan tarif terjangkau. Kelima, meningkatkan pengembangan kawasan dan pemanfaatan lahan melalui skema Transit Oriented Development (TOD) disepanjang koridor LRT Palembang.

Lebih lanjut, Deputi Taufik Hanafi menjelaskan nilai tambah dari pemanfaatan LRT Palembang tersebut sebagai bagian dari sistem angkutan umum yang terintegrasi. “LRT Palembang telah membuka kesempatan lapangan kerja pada saat konstruksi maupun pengoperasian dan pemanfaatannya. LRT ini juga dapat mengintegrasikan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari kebijakan pengembangan mobilitas perkotaan secara menyeluruh dan pembangunan yang berkelanjutan.  Pemanfaatan infrastruktur LRT yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun lainnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing perkotaan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan UMKM secara khususnya,” jelas beliau.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari LRT Palembang, beliau kemudian menyampaikan saran dan rekomendasi. Pertama, penyelenggaraan LRT Palembang yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme subsidi dari Kementerian Perhubungan, kedepannya diharapkan dapat sepenuhnya dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Selatan. Kedua, LRT Palembang diintegrasikan dengan Bus Rapid Transit (BRT) dengan sistem feeder. Ketiga, melakukan integrasi moda dengan moda BRT maupun dengan angkutan umum lainnya. Keempat, mengoptimalkan LRT Palembang dengan pengembangan kawasan TOD di wilayah kota Palembang. Kelima, kerjasama dengan badan usaha dalam rangka pemanfaatan fasilitas LRT Palembang dengan pengembangan perkotaan dan aktivitas ekonomi lainnya. Selanjutnya, dalam rangka menjaga dan memanfaatkan aset yang telah dibangun paska Asian Games 2018, diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk mengelola LRT Palembang maupun venue olahraga. Lembaga ini diharapkan mampu mendorong perluasan aktivitas ekonomi daerah serta menjaga service level dari aset produktif LRT Palembang dan Jakabaring, sebagai salah satu infastruktur dari sistem transportasi perkotaan terpadu.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir beserta rombongan anggota Komisi XI DPR RI, Inspektur Utama Bappenas Roni Dwi Susanto, Direktur Pemantauan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Sektoral Bappenas Adhi Putra Alfian, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas Parulian Silalahi. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menjelaskan tujuan dari kunjungan kerja spesifik ke Palembang tersebut. “Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ini dalam rangka memperoleh masukan yang seluasnya dari pemangku kepentingan terkait gambaran dan dampak positif pembangunan paska Asian Games 2018 di wilayah Sumatera Selatan, termasuk tantangannya agar dapat kami bahas di Rapat Kerja di DPR RI,” pungkas Achmad Hafisz Thohir.