KPBU, PINA, dan Blended Finance: Instrumen Pemerintah Indonesia Capai Target Pembangunan Infrastruktur

Singapura – “Total estimasi investasi yang dibutuhkan selama 15 tahun untuk membangun infrastruktur di Asia Pasifik adalah USD 26,2 triliun. Dari 2016 hingga 2030, sektor pembangkit listrik menduduki prioritas teratas, yaitu USD 14,7 triliun atau 56 persen dari total investasi infrastruktur. Diikuti sektor transportasi sebesar USD 8,4 triliun atau 32 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, dengan mempercepat pembangunan infrastruktur secara masif. Untuk mengatasi gap pembiayaan infrastruktur nasional, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA). Sepanjang 2014-2019, diharapkan partisipasi kolaboratif BUMN dan swasta dapat membiayai kebutuhan infrastruktur sebesar 59 persen dari USD 359,2 miliar total investasi infrastruktur nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya pada Asia Competitiveness Institute (ACI) Annual Conference Collaboration dengan tema “Infrastructure Financing and Development in Asia”, di Singapura, Senin (26/11).

Saat ini terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU, meliputi konektivitas, perkotaan, dan infrastruktur sosial. Untuk menawarkan jaminan pemerintah dan meningkatkan minat investor terhadap KPBU, Kementerian PPN/Bappenas mendirikan Kantor Bersama KPBU sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga. “Hingga saat ini, 13 proyek senilai USD 8,9 miliar yang dibiayai melalui skema solicited dan dalam tahap konstruksi dan operasi. Ketiga belas proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya jalan tol, energi, telekomunikasi, dan penyediaan air. Contoh kisah sukses skema ini adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, yang telah direncanakan sejak zaman kolonial Belanda. Pada skema unsolicited, dua proyek jalan tol yang merupakan PSN juga telah mencapai financial closing dan dalam tahap konstruksi,” jelas beliau.

Skema kedua adalah PINA, yaitu merupakan skema pembiayaan infrastruktur yang fokus pada proyek-proyek yang memiliki Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen. Untuk membangun hubungan baik antara investor dan investee baik domestik maupun internasional dalam memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, seperti dana pensiun, asuransi, kekayaan negara, hingga perusahaan investasi strategis untuk mencapai financial closing, Kementerian PPN/ Bappenas mendirikan PINA Center pada 27 Februari 2017. “Melalui PINA Center, kami telah memfasilitasi kolaborasi antara investor dan investee dalam membiayai proyek jalan tol, bandara, energi terbarukan dan lainnya dengan total investasi sebesar USD 2,3 miliar. PINA Center juga telah melakukan pipelining pada 33 proyek, antara lain bandara, perkebunan, penerbangan, pariwisata dan lainnya dengan total investasi sebesar USD 39 miliar,” jelas Menteri Bambang.

 Skema pembiayaan lain yang dikembangkan Pemerintah Indonesia adalah skema blended finance. Skema ini fokus pada gabungan pendanaan dari Badan Multilateral, Pemerintah, atau Filantropi untuk mengatasi hambatan investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Salah satu kisah sukses Indonesia adalah pembangunan dan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jambi yang didanai dengan donasi dan CSR dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Jambi, UNDP, serta Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Jambi. “Beberapa inisiatif yang dikembangkan Pemerintah Indonesia telah terbukti mempercepat pembangunan proyek infrastruktur Indonesia. Kami optimis jumlah proyek ini terus bertambah mengikuti kisah sukses yang telah kami capai hingga saat ini. Kami berharap keberhasilan ini dapat direplikasi ke proyek infrastruktur lainnya di seluruh Indonesia,” pungkas Menteri Bambang.