Kemiskinan Masih Sangat Tinggi di Pegunungan Tengah, Bumi Cendrawasih Perlu Atasi Kesenjangan di Pedesaan dan Perkotaan

Artinya, sebagian besar penduduk Papua sudah bekerja, namun masih berada di bawah garis kemiskinan. “Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan dari pekerjaan yang dijalani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Papua, Senin (27/4).

Oktorialdi mengatakan transformasi sosial dan ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Papua. Hal ini diharapkan menjadi salah satu isu yang difokuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021. Produktivitas sektor pertanian seperti sagu, kakao, dan kopi serta perikanan tangkap dapat ditingkatkan untuk mendorong produktivitas masyarakat mengingat hingga saat ini, hasil kedua sektor ini memiliki nilai cukup tinggi. Papua juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa untuk mengembangkan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.

Transformasi ini harus diiringi dengan pembangunan SDM yang berkualitas. Saat ini, beberapa kabupaten dan kota di Papua masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di rentang 30,75-49,68. Sulitnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan pembangunan manusia di Papua harus semakin dioptimalkan. Harapan lama sekolah atau umur harapan hidup juga menjadi rendah. Bahkan, sebagian besar kabupaten di Papua memiliki kedua masalah tersebut. “Inovasi dan layanan pendidikan serta kesehatan merupakan prioritas utama untuk ditingkatkan,” imbuh Oktorialdi.

Kementerian PPN/Bappenas berharap Papua juga dapat meningkatkan ketahanan sistem pelayanan kesehatan daerahnya, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini dan kasus positif Covid-19 di Papua yang tercatat cukup banyak. Oktorialdi mengatakan, dengan mengatasi penyebaran virus lebih cepat diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi. Kementerian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk menangani penyebaran Covid-19, baik dalam pengendalian penyebaran virus maupun refocusing anggaran APBD. Sumber pembiayaan lainnya yang dapat digunakan adalah revisi DAK Kesehatan 2020, pemanfaatan Dana Desa, maupun partisipasi swasta dan organisasi masyarakat “Keberhasilan kita mengatasi penyebaran Covid-19 ini akan menjadi kunci bagi pemulihan sosial ekonomi Papua. Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur,” imbuhnya.

Dengan kondisi saat ini, perekonomian Papua diperkirakan dapat bangkit pada 2021. Kementerian PPN/Bappenas menargetkan ekonomi Papua dapat tumbuh di kisaran 1,5–5,6 persen, diiringi peningkatan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,2 persen. Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 26,6 persen serta IPM meningkat menjadi 61,2-61,3. Tingkat kesenjangan di Papua juga ditargetkan turun menjadi 0,390-0,395 di 2021.