Kementerian PPN/Bappenas Helat Seminar Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) 2019

JAKARTA - Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Seminar Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) 2019. Dilaksanakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, kegiatan tahunan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pembangunan nasional di daerah. Hadir dalam seminar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Gellwynn Jusuf, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PPN/Bappenas, Perwakilan Bappeda dari 34 provinsi, dan sejumlah Kepala Lembaga Penelitian dan Dekan Perguruan Tinggi Negeri di Tanah Air.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan dengan unit kerja/lembaga penelitian Perguruan Tinggi. “Kementerian PPN/Bappenas memerlukan kajian yang akurat dan sebaik-baiknya di dalam memahami berbagai tantangan dan perkembangan pembangunan nasional maupun daerah. Karenanya, penting untuk tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah saja, namun perlu mengajak dan bekerja sama dengan cendekiawan, peneliti dan universitas guna membantu merumuskan pembangunan dan memberikan masukan dalam memperbaiki kebijakan pembangunan di masa mendatang,” ujar Menteri Bambang. Partisipasi yang luas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas evaluasi sehingga hasil rekomendasi akan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kegiatan EPD 2019 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” diperkuat dengan melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan unit kerja penelitian yang berafiliasi dengan perguruan tinggi di 34 provinsi. “ini sekaligus menindaklanjuti arahan Bapak Menteri. Dengan melibatkan para peneliti/akademisi di setiap provinsi yang merupakan local expert yang lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Kami sangat berharap evaluator tim evaluasi pembangunan daerah provinsi dapat memberikan yang terbaik dengan analisis evaluasi yang tajam, mendalam, dan objektif agar hasil evaluasi dapat menjadi masukan dalam perencanaan pusat dan daerah,” ujar Deputi PEPP Taufik Hanafi.

Bersamaan dengan Seminar EPD 2019, turut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi PEPP dengan Ketua penelitian Perguruan Tinggi di 34 provinsi. Penandatanganan tersebut dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Sriwijaya, Universitas Bengkulu, Universitas Lampung, Universitas angka Belitung, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Udayana, Institut Pertanian Bogor, STISPOL Raja Haji.

Sesi berikutnya, penandatangan dilakukan dengan Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura, Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Negeri Manado, Universitas Tadu Lako, Universitas Hasanudin, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Patimura, Universitas Khairun, Universitas Papua, dan Universitas Cendrawasih. Seminar EPD ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan bahan referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan dan kebijakan pembangunan di daerah untuk menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan di masa mendatang.