Kementerian PPN/Bappenas Gelar Konsultasi Publik Pengarusutamaan Gender dalam Sustainable Development Goals

Bekerja sama dengan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI), Kementerian PPN/Bappenas Gelar Konsultasi Publik Pengarusutamaan Gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Jum’at (4/9). Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nina Sardjunani membuka diskusi yang turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri tersebut.

Dalam paparannya, Deputi Nina menegaskan pentingnya penerapan dokumen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), International Conference on Population and Development (ICPD) dan Beijing Platform for Action (BPFA). “Ketiga dokumen ini harus menjadi roh bagi pergerakan perempuan di Indonesia,” tutur beliau.

Lebih lanjut, Deputi Nina memaparkan Indonesia memerlukan dokumen tentang perempuan dan anak perempuan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional di masa mendatang. Terkait SDGs, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Endah Murniningtyas menyebutkan dua hal acuan dalam merumuskan gol. “Negara bisa memilih tujuan SDGs sesuai prioritas masing-masing dan negara harus mengikuti konteks lokal,” tandas beliau.