Indonesia-Inggris Tandatangani Dokumen Kerjasama Pembangunan Sektor Infrastruktur

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris menyepakati kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, ditandai dengan penandatanganan Dokumen Kerjasama Knowledge Sharing Programme for Infrastructure Development di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Saleh Afif, Bappenas. Penandatanganan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam pengembangan metodologi pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, tepat waktu, dan berkualitas, di tengah kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang masih sangat besar. Dokumen kerjasama kedua negara ini ditandatangani Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, dan Chief Executive Officer The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK) Tony Meggs.

Pemerintah Inggris melalui The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK), Foreign and Commonwealth Office, dan the Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) akan berbagi pengalaman dengan Pemerintah Indonesia terkait kesuksesan Pemerintah Inggris dalam melibatkan sektor swasta pada pembangunan proyek infrastruktur. Melalui kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan manfaat berupa benchmarking dalam menentukan proyek-proyek mana saja yang perlu dibangun sesuai dengan kebutuhan pemerintah, termasuk best practices dalam pengembangan metode standardisasi dalam tahap penyiapan, pengembangan, penyediaan, hingga pengevaluasian proyek dan program infrastruktur. Hal ini tentu diperlukan agar investasi yang dikeluarkan pemerintah dapat dilakukan secara efisien dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Melalui adaptasi metodologi ke dalam sistem pembangunan kita, diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan secara sistematis dan efektif, khususnya dalam mendukung tahap inisiasi, penyiapan, pengembangan, hingga penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kerjasama ini diimplementasikan dalam bentuk Knowledge Sharing dan Training Programme berkelanjutan, yang didesain untuk menghasilkan dan memperbaiki keahlian dan metodologi yang digunakan dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Program dan kegiatan fokus pada pengembangan business case, peluncuran proyek dan konstruksi digital yang seluruhnya bertujuan untuk menghasilkan proyek yang dapat sukses ditawarkan di pasar Indonesia. “Pembangunan infrastruktur merupakan tugas utama dalam program pemerintahan Presiden Jokowi dan merupakan hal yang penting untuk masa depan Indonesia. Pemerintah Inggris memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam bidang ini. Saya bahagia bahwa para ahli dari dua negara telah bekerjasama untuk mempromosikan praktik terbaik dan standar internasional dalam pengembangan infrastruktur dasar untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami menantikan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk melaksanakan program ini,” jelas Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik.

Knowledge Sharing dan Training Programme tersebut terbagi atas dua fase dan akan berlangsung selama beberapa tahun. Fase pertama fokus untuk memperkenalkan dan mengembangkan versi internasional dari metodologi infrastruktur Inggris, yaitu Five Case Model, Project Initiation Routemap, dan Konstruksi Digital (Permodelan Informasi Bangunan) untuk diterapkan dalam sistem perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program dan proyek infrastruktur. Fase kedua fokus pada pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan perbaikan metodologi secara berkelanjutan hingga tahap akhir pelaksanaan melalui proyek pilot.