Hadiri Eastern Economic Forum, Menteri Bambang Paparkan Kebijakan dan Target Investasi Indonesia di 2024

VLADIVOSTOK – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan kebutuhan investasi Indonesia dalam sesi Long-Term and Affordable Capital for Investments: New Fundraising Opportunities di Eastern Economic Forum (EEF), Vladivostok, Rusia, Rabu (4/9) waktu setempat. Indonesia menargetkan saham infrastruktur dari 43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2017 menjadi 50 persen PDB di 2024. Kebutuhan tersebut membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 429,7 miliar atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024. Jumlah ini meningkat dua puluh persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar USD 359,2 miliar pada 2015-2019.

“Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, PINA melakukan peran utamanya sebagai pendorong untuk membangun hubungan antara investor dan investee untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan guna mencapai financial closing yang pada akhirnya dapat memungkinkan proyek-proyek infrastruktur untuk berkembang dan tumbuh,” ujar Menteri Bambang.

Hingga Agustus 2019, nilai total 84 proyek yang terwujud akibat implementasi skema KPBU yang juga dikenal dengan nama Public Private Partnership atau PPP tersebut mencapai 707,9 triliun rupiah atau setara USD 50,9 juta. Di masa mendatang, pembangunan Indonesia akan semakin diarahkan untuk menggunakan skema alternatif tersebut agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek. Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Indonesia membidik Strategi Perbaikan Investasi 2020-2024, yakni kepastian hukum bisnis dan investasi, fasilitasi bisnis dan investasi, perbaikan iklim tenaga kerja dan relasi industrial, meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan persaingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan peningkatan investasi diarahkan untuk pertumbuhan investasi inklusif dan berkelanjutan, dengan salah satu fokus penting untuk meraih target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). “Strategi pelaksanaan difokuskan untuk fasilitasi, proteksi, kemudahan dan promosi investasi, dengan beberapa indikator dan target untuk 2024, di antaranya peningkatan Ease of Doing Business Indonesia menjadi peringkat 35, investasi realisasi senilai 1500 triliun rupiah, serta realisasi investasi dari sektor manufaktur sebesar 55 persen,” tutup Menteri Bambang.