Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Bambang Paparkan Investasi dan Strategi Pembiayaan

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ke-4 yang mengangkat tema “Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Senin (16/9). Dalam Pidatonya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan investasi yang lebih serius di luar Pulau Jawa dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. “Pembangunan pusat pemerintahan baru ini merupakan investasi dalam mengurangi dominasi yang berlebihan dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Investasi merupakan sebuah instrumen yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang berujung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu investasi patut diprioritaskan dalam skema pembangunan nasional terutama dalam percepatan pembangunan nasional” Ujar Menteri Bambang.

Menteri Bambang mencontohkan pengalaman dalam menghitung dampak ekonomi pemindahan IKN Kazakhstan dari Almaty ke Astana dan pemindahan IKN Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang menunjukkan penguatan ekonomi dan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pasca pemindahan Ibu Kota Negara. “Pemindahan IKN Kazakhstan memacu pembangunan nasional dan wilayah. Tingkat kemiskinan turun dari 46,7% pada 2001 menjadi 2,5 % di tahun 2017. Pertumbuhan PDB Kazakhstan menjadi lebih stabil, tingkat kemiskinan dan indeks gini cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pemindahan IKN Brazil pada tahun 1960 membuat Brasillia yang tadinya tanah kosong menjadi kota yang relatif besar dengan jumlah populasi 136.643 pada awal pemindahan ibu kota menjadi 4.558.991 pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4 persen dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun. Efek pengganda output yang dihasilkan adalah sebesar 2,93, sementara efek pengganda lapangan kerja adalah sebesar 1,7 terhadap pekerjaan swasta tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik,” pungkas Menteri Bambang.

Pemindahan IKN di Kalimantan diperkirakan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Dampak langsung, penambahan aktivitas ekonomi melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakan perekonomian. Dampak tidak langsung yaitu dampak second round effect yang terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga menimbulkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penambahan pendapatan masyarakat. Sehingga total dampak pemindahan IKN akan memberikan kontribusi pertumbuhan PDB/ pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Dari fase waktu, pemindahan IKN akan memberikan dampak ekonomi positif yang akan dirasakan tidak saja pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Jangka Pendek yaitu pada fase konstruksi yang tentu jumlahnya tidak kecil. Pada fase ini, Investasi infrastruktur utama dan penunjang akan menciptakan lapangan pekerjaan, suplai bahan material dalam proses pembangunan ibu kota yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perdagangan antar wilayah di Kalimantan dan sekitarnya. Sedangkan Jangka menengah – panjang yaitu fase operasionalisasi Ibu Kota baru dan peningkatan aktivitas ekonomi antara lain peningkatan jasa pemerintahan dan sektor non tradisional, oeningkatan produktivitas, penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan antar wilayah” jelas Menteri Bambang.

Diproyeksikan dalam Jangka pendek pemindahan IKN akan memberikan dampak peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur 47,7%, Pulau Kalimantan 34,5 % dan Indonesia 4,7% yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB riil) di Kalimantan Timur akan tumbuh sebesar 7,3%, Pulau Kalimantan 4,7% dan Indonesia 0,6% dan peningkatan kesempatan kerja Pulau Kalimantan 10,5%, dan nasional 1,0 %. Sedangkan dalam jangka menengah-panjang peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki dua skenario dengan skenario pertama Kalimantan Timur 6,8%, Pulau Kalimantan 4,3%, Nasional 0,02%. Skenario kedua Kalimantan Timur 7,6%, Pulau Kalimantan 4,9%, Nasional 0,1%. Skema pembiayaan KPBU dan Swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan. Manfaat menggunakan skema KPBU yaitu: 1) Menjaga keberlangsungan fiskal negara, 2) Infrastruktur berkualitas 3) risk sharing pembagian risiko antara pemerintah dan swasta, dengan adanya pembagian risiko ini dapat meningkatkan keaktifan risiko 4) Project Delivery 5) Potensi Investasi menjadi pintu masuk investasi bagi swasta 6) Pengembalian Investasi adanya kepastian pengembalian investasi melalui pembayaran oleh pemerintah 7) Pembiayaan proyek.

Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan dan masukan mengenai dampak investasi yang timbul dari adanya pemindahan IKN terhadap ekonomi dan strategi pembiayaan yang inovatif untuk pemindahan IKN dengan menghadirkan para pakar seperti Isa Rachmatarwata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Ari Kuncoro Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, M. Edhie Purnawan Anggota Eksekutif Badan Supervisi Bank Indonesia, Julian Smith Infrastructure Finance Advisor PwC Indonesia, Djoko Sarwono Mananging Director Bangun Cipta Kontrakto (KPBU SPAM Umbulan), Hendro Gondokusumo Wakil Ketua Umum bidang Properti KADIN Indonesia, Hendri Saparini Founder CORE Indonesia.