Di New York, Menteri Bambang Jelaskan Suksesnya Indonesia Turunkan Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Hingga 0,05 persen dari PDB

NEW YORK – Sebagai negara kepulauan yang terletak di ring of fire, Indonesia harus selalu siap menghadapi resiko bencana. Dalam acara ASEAN United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) on Disaster Risk Reduction and SDGs yang diselenggarakan sebagai bagian dari the United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Voluntary National Review (VNR) Indonesia terkait pengurangan risiko bencana. “Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang menjanjikan dalam memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terkait bencana dalam kurun waktu 2010-2017. Jumlah kematian dan orang hilang per 100 ribu orang menunjukkan penurunan dari 0,8 pada 2010 menjadi 0,14 pada 2017. Pada periode yang sama, nilai kerugian ekonomi akibat bencana juga menurun dari Rp 11,9 triliun menjadi Rp 4,7 triliun atau sekitar 0,17 persen hingga 0,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menyelaraskan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional dengan Sendai Framework. Saat ini, seluruh elemen pemerintahan di 34 provinsi telah mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana tersebut. Keberhasilan lainnya juga tercermin dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang angkanya menurun sebesar 16,06 persen dari 2015 hingga 2017,” tutur Menteri Bambang di New York, Selasa (16/7).

Untuk meningkatkan kapasitas manajemen bencana, Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan budaya kesadaran dan kesiapsiagaan bencana, seperti (1) menyediakan peralatan bantuan bencana untuk kabupaten/kota; (2) memberikan bantuan sistem informasi yang terintegrasi dengan Pusat Kendali Operasional (Pusdalops) di 30 provinsi dan 104 kabupaten/kota; (3) pembentukan 594 Desa Tangguh Bencana. Untuk memastikan prinsip "no one left behind", penanggulangan bencana juga melibatkan para penyandang disabilitas. Namun, Pemerintah Indonesia masih perlu memperhatikan beberapa tantangan, seperti: (1) perhatian minimum terhadap karakteristik ancaman multi-bencana dalam kerangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (2) kurangnya budaya kesiapsiagaan bencana; dan (3) kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana. “Strategi ketahanan bencana ke depan adalah penguatan kapasitas manajemen bencana, peningkatan fasilitas dan infrastruktur bencana, manajemen darurat dan pemulihan pasca bencana, serta penguatan manajemen bencana,” pungkas beliau.