Bertemu Delegasi Jerman, Menteri Bambang Sampaikan Membaiknya Demokrasi Indonesia Untuk Mencapai Pembangunan Inklusif

NEW YORK – “Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemerintahan yang baik merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan yang setara dan memerangi kemiskinan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki komitmen yang sangat tunggu untuk mewujudkan demokrasi, menghormati kebebasan individu, serta menegakkan hukum dan praktik-praktik non-diskriminatif terutama terhadap kelompok rentan, untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Demokrasi di Indonesia juga terus berkembang dan semakin membaik. Dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), demokrasi Indonesia naik dari 70,09 pada 2016 menjadi 72,11 pada 2017. Angka ini diukur dengan menggunakan tiga aspek, yaitu lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Meningkatnya angka IDI ini menunjukkan dinamika demokrasi Indonesia yang semakin membaik. Aspek kebebasan sipil dipengaruhi oleh berbagai indikator, seperti kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, serta terbebas dari diskriminasi,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Pertemuan Bilateral dengan Ketua Delegasi Jerman (Parliamentary State Secretary-The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development/BMZ), dalam rangkaian the United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019, di Indonesian Lounge, Kantor Pusat PBB di New York, Senin (15/7).

Untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan seimbang, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat upaya menurunkan Rasio Gini menjadi 0,380 pada 2019 (yoy), dari Rasio Gini pada September 2018 sebesar 0,384. Efektivitas penurunan Rasio Gini ini sangat tergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan. “Indonesia menyadari tantangan terbesar untuk menurunkan Rasio Gini menjadi 0,390 pada 2019 adalah dengan mengatasi ketimpangan antar-kelompok, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Untuk mengatasi ketimpangan antara daerah, pedesaan, dan perkotaan, Indonesia menerapkan paradigma membangun dari pinggiran, yang berarti membangun daerah dan pedesaan secara merata. Kami percaya pembangunan berbasis pedesaan sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah,” jelas Menteri Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bambang juga menekankan peran Inter-Parliamentary Union (IPU) bagi demokrasi Indonesia. “Sejak awal, IPU berperan memfasilitasi dialog dan bekerja sama di antara para parlemen. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk membina kontak, berkoordinasi, dan saling bertukar pengalaman di antara parlemen dan anggota parlemen dari semua negara dalam hal menerapkan tata kelola yang baik dan mengurangi ketidaksetaraan,” pungkas beliau.