Bappenas Terima Kunjungan Delegasi Local Government Academy (LGA) Republik Filipina

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas telah menerima kunjungan Delegasi Local Government Academy (LGA) Republik Filipina, Selasa (26/1), di Bappenas, yang bertujuan untuk ber-tukar pengalaman dengan Indonesia di bidang pengawasan ketertiban dan keamanan, serta pemerintah daerah. Berbeda dengan Indonesia, di Filipina Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membawahi Kepolisian Negara.

Lembaga LGA ini adalah bagian dari Department of Interior and Local Government, yang membawahi penanganan masalah-masalah pemerin-tah daerah, serta keamanan dan ketertiban dalam negeri Filipina. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Delegasi LGA, Attorney Gefer Mancol didam-pingi James F. Fadrilan (OIC Region Director) dan Elouisa T. Pastor (OIC Regional Director, Region V).

Dalam paparannya Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D sebagai Direktur Pembangunan Regional memberikan penjelasan tentang sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Pertama, sistem rencana pem-bangunan nasional dan daerah yang mencakup dimensi waktu, yaitu yang 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun. Kedua, bahwa rencana pembangunan nasional jangka panjang terdiri daripada 4 rencana pembangunan lima tahun, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, yaitu yang sedang kita jalani sekarang, dan RPJMN 2020-2024. Ketiga, mekanisme perencanaan dan penganggaran setiap anggaran tahunan terkait dengan rencana pembangunan tahunannya, misalnya APBN 2016 terkait dengan RKP 2016. Demikian juga dengan rencana pembangunan di daerah. Keempat, setiap rencana pembangunan nasional didasari oleh kerangka perencanaan ekonomi makro.

Untuk periode 2015-2019 beberapa targetnya adalah: per-tumbuhan ekonomi dari 5,1% tahun 2014 menjadi 8,0% pada 2019; penurunan tingkat kemiskinan dari 10,96% menjadi 7-8%; penurunan pengangguran terbuka dari 5,94% pada tahun 2014 menjadi 4-5% pada tahun 2019. Beberapa target lain adalah menurunnya Gini Index dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,36 pada tahun 2019; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan dari 51,8% pada tahun 2014 menjadi minimal 95% pada tahun 2019.*