Bappenas Pastikan Implementasi Pembangunan Berdampak melalui Pendekatan Deliverologi

Kementerian PPN/Bappenas, melalui Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, bersama Nalar Institute dan komunitas Bappenas Muda menyelenggarakan Thematic Training: Deliverologi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (20/5). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Open Government Week 2026 ini bertujuan meningkatkan kapasitas para perencana pembangunan dalam menerapkan pendekatan deliverologi agar kebijakan dan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tugas pemerintah bukan sekadar menyusun kebijakan yang terdengar baik, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Tantangan pembangunan saat ini bukan terletak pada kurangnya ide atau perencanaan, melainkan pada kemampuan menjalankan program secara fokus, disiplin, dan konsisten,  sehingga berdampak nyata di lapangan,” tegas Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas Maharani Putri Samsu Wibowo.

Konsep deliverologi pertama kali diperkenalkan oleh Michael Barber, pakar pendidikan dan penasihat pemerintahan asal Inggris yang dikenal sebagai pendiri Delivery Associates serta pemimpin Prime Minister’s Delivery Unit pada masa pemerintahan Perdana Menteri Inggris Tony Blair periode 2001–2005. Di Indonesia, pendekatan tersebut diadopsi oleh Kuntoro Mangkusubroto melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai delivery unit pertama di Indonesia yang diresmikan pada 8 Desember 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, UKP4 telah bertransformasi menjadi Kantor Staf Presiden (KSP). Pendekatan ini bertujuan memastikan kebijakan dan program prioritas pembangunan terlaksana hingga tingkat masyarakat untuk menghasilkan pembangunan yang lebih konkret.

Direktur Maharani juga menekankan pentingnya peran ASN muda dalam birokrasi Indonesia. Menurutnya, birokrasi tidak hanya membutuhkan kemampuan menyusun konsep, tetapi juga kesiapan untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengar keluhan masyarakat, dan memastikan setiap pekerjaan diselesaikan hingga tuntas.

Direktur Maharani menilai birokrasi masa depan harus dibangun dengan empati sekaligus semangat eksekusi yang kuat. “Pembangunan harus dijalankan dengan visi besar sekaligus kepekaan terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Saya berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi pengingat bahwa bekerja di sektor publik itu bertujuan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat,” tegas Direktur Maharani.