Bappenas Lantik 17 Pejabat Tinggi Pratama untuk RPJPN 2025-2045 hingga IKN

JAKARTA – Mengawali 2024, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melantik 17 Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas melalui mekanisme seleksi terbuka, rotasi, dan mutasi. Pelantikan tersebut krusial untuk peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, menjadikan tanah air sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. "Keputusan untuk rotasi atau mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama lima tahun sekali juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, mempertajam kepemimpinan dan kompetensi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan fungsinya dengan baik," tutur Menteri Suharso.

Selain dalam rangka penyusunan RPJPN 2025-2045, pelantikan ini juga menjadi persiapan pemindahan ASN Kementerian PPN/Bappenas ke Ibu Kota Nusantara, serta finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menteri Suharso menegaskan pembahasan Tingkat I RPJPN 2025-2045 akan segera dimulai, sementara Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 akan diselaraskan dengan visi-misi presiden terpilih 2024. “Kita semua harus berdedikasi mengawal semua agenda penting ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan, menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkap Menteri Suharso.

Selain 17 Pimpinan Tinggi Pratama, sebanyak 30 Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil turut dilantik. Dipilih melalui seleksi terbuka, para pejabat yang merupakan lulusan terbaik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tersebut bertugas untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus berkontribusi untuk harmonisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah:

1. Ardian Budhi Nugroho, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
2. Tirta Sutedjo, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Mahatmi P. Saronto, Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
4. Medrilzam, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
5. Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Ketenagakerjaan
6. Priyanto Rohmattullah, Direktur Lingkungan Hidup
7. Taufiq Hidayat Putra, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika
8. Rohmad Supriyadi, Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
9. Ikhwan Hakim, Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Transportasi
11. Agustin Arry Yanna, Direktur Pendanaan Multilateral
12. Kurniawan Ariadi, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan
13. Rd Siliwanti, Direktur Pendanaan Bilateral
14. Rachmat Mardiana, Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
15. Astri Kusuma Mayasari, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
16. Ahmad Dading Gunadi, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
17. Sri Bagus Guritno, Inspektur Bidang Administrasi Umum