Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

“Scaling Up Nutrition (SUN) Movement” merupakan gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sebagai respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi di sebagian besar negara berkembang akibat lambat dan tidak meratanya pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan ini bertujuan meningkatkan penanganan masalah gizi, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu janin dalam kandungan, bayi dan anak usia 6 – 23 bulan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

PEDOMAN PERENCANAAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
KERANGKA KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 
TANYA JAWAB SEPUTAR GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
Buletin EDISI 1 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
Buletin EDISI 2 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pembangunan Daerah Dalam Angka Tahun 2012 (pdf)

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (pdf)

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2009. Yang, mencakup enam pokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisik wilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup.Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (pdf)

Publikasi ini disajikan secara berurutan dalam bab-bab berikut. Bab I menyajikan latar belakang dibuatnya proyeksi penduduk. Bab II membahas tentang metodologi dan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi yang terdiri dari enam sub bab yaitu: Metode Proyeksi, Sumber Data, Evaluasi Data Dasar, Penentuan Asumsi (Kelahiran, Kematian, dan Perpindahan), Urbanisasi dan Proyeksi Kilas Balik (Backcasting). Bab III menyajikan hasil perhitungan proyeksi, dan Bab IV adalah penutup.

Krisis Keuangan Eropa : Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Kondisi global menghadapi tekanan yang berat dari krisis keuangan Eropa setelah krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008. Krisis keuangan Eropa berawal dari defisit anggaran pemerintah yang semakin besar di negara-negara kawasan Eropa terutama negara-negara lapisan pertama yaitu Yunani, Irlandia, dan Portugal. Sementara itu melebarnya defisit anggaran pemerintah dibarengi dengan rasio hutang per PDB yang menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan defisit terbatas. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro, terbatasnya ruang gerak fiskal, serta tidak terlihatnya upaya pemulihan, mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara kawasan Eropa.